>

Kebijakan Pembangunan Ekonomi Dalam Sistem Demokrasi

Kebijakan Pembangunan Ekonomi Dalam Sistem Demokrasi

Kondisi ini diperparah dengan belum terwujudnya Hukum sebagai panglima dalam proses ketatanegaraan yang menonjolkan politik sebagai panglima, bahkan menjurus kepada ketidak adilan akan lingkungan, terkesan segala sesuatu diatur dengan kekuatan politik dan uang.

Implikasi kemiskinan terstruktur, secara faktual dapat lihat bahwa negara Indonesia sebagai negara agraris dan negara maritim, namun sungguh Ironis, kita masih belum mampu menyediakan secara mandiri kebutuhan pangan untuk rakyatnya, sampai saat ini impor beras, daging, susu, garam terus berlangsung.

Dosen STIE SAK, Pengamat Lingkungan Jambi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: