Golput Hanya Untungkan Calon Buruk

JAKARTA – Kekecewaan publik terhadap parpol belakangan ini terus meningkat. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. menyadari fenomena tersebut dilatari banyaknya kasus korupsi yang melibatkan elite parpol. Meski demikian, dia mengimbau agar kekecewaan itu tidak diaktualisasi dengan memilih golput pada pemilu maupun pilkada.

”Golput hanya menguntungkan orang-orang yang tidak baik,” ujar Mahfud dalam diskusi dan peluncuran buku Perang Bintang 2014 di UIN Syarief Hidayatullah, Jakarta, kemarin (21/2).

Dia memandang bahwa sebagian besar publik yang memilih golput dalam sejumlah ajang pemilihan langsung selama ini bukan orang-orang awam. Mereka justru memiliki pilihan yang sering lebih baik daripada umumnya pemilih. ”Meski marah dan kecewa terhadap situasi politik terkini, menurut saya, golput tetap bukan pilihan terbaik,” imbuhnya.

Menurut dia, keberadaan parpol juga tetap harus dipertahankan. Hal itu merupakan konsekuensi ketika Indonesia kini berada di era demokrasi.     

Menurut dia, masyarakat tidak memiliki jalan lain dalam berpolitik selain lewat partai politik. Jalan menuju kesejahteraan berbangsa dan bernegara, kata dia, adalah lewat parpol, apa pun kualitasnya. ’’Kita, meskipun juga marah terhadap partai, perlu ingat bahwa sejelek apa pun partai masih lebih baik daripada tidak ada partai sama sekali,” tandas mantan politikus PKB itu.

Menurut Mahfud, yang bisa dilakukan masyarakat adalah menggalang kekuatan untuk mengawal dan mendorong terbentuknya parpol-parpol yang sehat. ”Bila ada kesalahan parpol lewat kekuatan-kekuatan politiknya, itu masih bisa dilawan dengan gerakan-gerakan massa,” tandas Mahfud.

Di tempat yang sama, mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) sepakat bahwa secara realitas parpol masih memang memegang peran strategis. Termasuk, ketika menentukan capres-cawapres pada Pilpres 2014.

JK mengibaratkan situasi 2014 seperti halnya ajang kompetisi musik grup band. Untuk menghadirkan performa terbaik, grup-grup band tersebut tentu mencari penyanyi yang baik pula. Grup band adalah partai politik, sedangkan penyanyi adalah capres atau cawapresnya. ”Golkar misalnya bandnya bagus, tapi penyanyinya harus diperbaiki kualitasnya,” kata JK disambut tawa audiens.

Kalau PDIP, singgung JK, penyanyinya masih perlu backing vocal yang baik. ”Sisanya, ada yang tidak ada penyanyinya, atau ada juga yang antarpersonel bertengkar terus akhirnya belum sempat latihan,” imbuh JK kembali disambut riuh aplaus.

Sebagai tokoh yang tidak lagi aktif berpartai, mantan ketua umum Partai Golkar itu mengibaratkan dirinya atau tokoh nonparpol lain sebagai penyanyi lepas. ”Intinya, 2014 itu, band akan mencari penyanyi, dan penyanyi akan menunggu undangan band,” tandas ketua umum Palang Merah Indonesia tersebut.

(dyn/c2/agm)

Sumber: