Pemilukada, Posisi Sekda Rawan

Menpan : Stop Mutasi Pejabat

JAMBI -  Kebiasaan habis pemilukada ada gonta-ganti pejabat kini disorot pihak pusat. Bahkan, pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) mensinyalir posisi yang paling rawan adalah sekda. Apalagi agenda pemilukada semakin padat. Misalnya, saja di Jambi di tahun 2013 ini ada tiga pemilukada, yakni di Kota Jambi, Merangin dan Kerinci.

‘’Itulah dampak dari pemilukada. Karena memang pemilukada sekarang ini lebih banyak mudhoratnya daripada maslahatnya,’’ tutur pengamat politik, Ansorullah SH MH, kepada koran ini.

Dirinya menyampaikan, UU Pemilukada sendiri tidak konsisten. Disisi lain, PNS diberi hak pilih, namun disisi lain PNS juga disuruh netral. ‘’Bagaimana mereka akan netral, kalau mereka punya hak pilih. Dengan kondisi sekarang, PNS itu diam saja, sudah dianggap berpihak. Enak berpihak,’’ terangnya.

Dikatakannya, sebenarnya pengangkatan dan pemberhentian pejabat harus sesuai tata cara pembinaan aparatur negara. Dan itu  harus ditempuh melalui proses. ‘’Dengan peraturan pemerintah, kepala daerah sebagai pembina kepegawaian daerah. Makanya mereka beranggap punya kewenangan penuh,’’ ungkapnya.

Lebih jauh dia menyebutkan, sebenarnya tidak pas PNS disuruh netral.  Pejabat daerah susah untuk melepas dari politik. ‘’Tak berbuatpun dianggap berpihak, posisi pegawai negeri sekarang lebih berpihak daripada tidak. Meski idealnya netral,’’ ucapnya.

UU itu sendiri katanya, menciptakan keadaan seperti itu. Biar bagaimanapun, menteri mewarning lanjutnya, PNS tetap berpihak. Karena mereka lebih baik berpihak daripada tidak. ‘’Jika model pemilukada seperti sekarang tidak disederhanakan jadi macam tulah dan akan berlanjut tersebut. Jika tidak disempurnakan teknis. Jika ingin dipertahankan, teknis diubah. Misalnya, tim sukses perlu dirampingkan,’’ tegasnya.

Sementara itu, kementerian yang dipimpin Azwar Abubakar itu tidak ingin ada sekretaris daerah (sekda) dikorbankan dalam urusan politik tersebut.

 Azwar mengatakan ditengah banyaknya agenda pemilukada pada 2013 ini, pihaknya mewanti-wanti agar seluruh PNS di daerah tetap netral. Sebagai PNS tingkatan tertinggi, posisi sekda menutur Azwar sangat rawan.

\"Posisi para sekda kerap seperti telur di ujung tanduk,\" ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

 Posisi sekda sering terjepit, apalagi ketika sang kepala daerah maju lagi dalam pemilukada. Tidak jarang pejabat karir disingkirkan lantaran dianggap tidak loyal, karena dianggap tidak mendukung incumbent. \"Posisi sekda ini repot sekali,\" kata dia. Jika tidak mendukung incumbent, sekda berpotensi besar akan ditendang ketika calon itu menang. Sebaliknya ketika mendukung incumbent, berarti sekda telah melanggar disiplin PNS yang dituntut netral.

 Azwar mengatakan posisi para sekda yang kerap dipolitisasi ini bukan isapan jempol. Dia mengatakan selama 2013 ini tidak jarang pejabat sekda dan kepala SKPD (satuan kerja perangkat dearah) mengadu ke Kemen PAN-RB. Aduannya tidak jauh-jauh dari persoalan politik. \"Ada pejabat eselon II dan III dari suatu daerah yang mengadu karena dimutasikan tidak lama setelah bupati terpilih dan dilantik,\" katanya.

 Kasus lainnya ada sekda kabupaten yang digeser menjadi kepala dinas. Kemudian posisinya diganti oleh pejabat yang berada di gerbong bupati terpilih. \"Kasus atau fenomena seperti ini tidak boleh diteruskan lagi. Harus distop,\" tandasnya.

 Kepada para PNS di daerah, Kemen PAN-RB tidak mempersoalkan jika mereka memilih mengadukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Banyak diantara PNS yang mengadu itu dimenangkan dalam persidangan sehingga surat mutasinya digugurkan dan sang bupati wajib mengembalikan pada posisi semula. Tapi untuk beberapa kasu, Azwar mengatakan ada bupati yang tidak menggubris putusan PTUN.

Sumber: