Angso Duo Lagi, Angso Duo Lagi

Soal adanya 1000 pedagang yang menolak? Menurut Fauzi Syam, pihaknya sudah melakukan survei pada 1. 258 pedagang di Pasar Angsoduo. Hasilnya, 71 persen bersedia direlokasi dan bersedia membayar retribusi. ‘‘18,5 persen menolak pindah dan sisanya tidak menjawab,’‘ ucapnya.

Diterangkannya juga, beberapa alasan pedagang tersebut tidak mau pindah diantaranya, pedagang merasa tidak ada jaminan mendapatkan tempat ketika direlokasi. ‘‘Ini langsung kita jawab, kita jamin mereka semua mendapat tempat. Inilah yang kita lakukan verifikasi,’‘ ucapnya.

Kedua, sambungnya, pedagang khawatir harga jual HGB bangunan los toko dan kios terlalu tinggi. ‘‘Nah kita kan sudah menjamin, pasar ini harganya lebih rendah dibandingkan pasar di Indonesia dengan sistem BOT. Bahkan, kita berikan subsidi dari keuntungan yang didapat Pemprov dan Pemkot. Itu artinya tidak ada alasan pedagang untuk takut,’‘ tegasnya.

Ketiga, pedagang khawatir pihak ketiga menaikan tarif seenaknya ketika dipindahkan. ‘‘Inipun kita jawab, pihak ketiga tidak bisa menaikan tarif seenaknya. Karena ada Perda yang akan mengaturnya,’‘ tegasnya.

Keempat, pedagang khawatir tidak mendapatkan tempat stategis. Soal ini, Fauzi mengatakan, pihaknya sudah mendisain bangunan sudah memikirkan soal itu. ‘‘Lokasi dan disain bangunan sudah dipikirkan agar semuanya mendapat tempat stategis,’‘ urainya.

‘‘Karena kekhawatiran pedagang ini sudah bisa kita jawab, artinya kita optimis pembangunan ini bisa berjalan lancar,’‘ tegasnya.

Pembangunan ini, jelasnya, juga mendapat dukungan dari Ketua Himpunan Pengusaha Dan Pedagang Pasar Angsoduo (HPPD), Ismail Ibrahim. ‘‘Karena itu kita optimis,’‘ ujarnya.

Selanjutnya, nantinya pedagang Pasar Angsoduo tersebut untuk mendapatkan toko kios atau los yang akan dibangun, cukup membayar HGB, dengan harga yang akan ditetapkan. Pedagang cukup membayar 30 persen uang muka dan 70 persen pembayaran selanjutnya. ‘‘Itupun kita sudah kerjasama dengan bank untuk memudahkan pinjaman pedagang dan memberi bunga rendah,’‘ tegasnya.

Dengan membeli HGB tersebut, pedagang dapat memiliki bangunan itu selama 20 tahun. ‘‘Selama ini mereka hanya mendapat hak pakai 5 tahun, tapi nanti bisa 20 tahun. Sedangkan pembayaran kita berikan waktu 5 tahun. Setelah lunas mereka bisa menyewakan ke yang lain, dengan harga taksiran kenaikan berkali-kali lipat,’‘ urainya.

Sementara Ketua Pansus I DPRD Provinsi Jambi, Dedi Putra mengatakan, harga jual bangunan seperti los itu ditaksir mencapai Rp 8 juta per meter. Kalikan saja dengan ukuran 2x2. ‘‘Artinya harga jual kios berkisar Rp 32 juta, itu contohnya. Dibayar selama 5 tahun, artinya tidak mahal,’‘ jelasnya.

Pihaknya memastikan sistem BOT ini tetap akan digunakan  untuk membangun Pasar Angsoduo. ‘‘Ini bisa kita pastikan tetap menggunakan BOT,’‘ tegasnya.

Ia sangat memahami berbagai kekhawatiran mahasiswa dan pedagang. Seperti tingginya harga dan jaminan bagi pedagang untuk mendapat tempat. Menurutnya, kekhawatiran itu tidak boleh di dramatisir. Sebab, lanjutnya, secara substansi sistem BOT tidak akan merugikan pedagang,justru menguntungkan.

Pansus juga akan menjamin semua pedagang yang sudah terdata akan mendapat tempat. ‘‘Soal harga, saya kira terjangkau kok,’‘ singkatnya.

Pengamat Ekonomi, Dr Pantun Bukit, sendiri menyebutkan, jika APBD Kota sanggup, lebih baik dana APBD digunakan untuk membangun pasar tersebut.

‘’Masalahnya, kota tidak kuat , APBD tidak punya.  Dan tanah lokasi pasar Angsoduo ini adalah milik Pemprov. Sedangkan Pemkot hanya memiliki kios-kios tersebut,’’ tukasnya.

Sumber: