Mulai Temukan Suap Di Pilkada Lain

      Fakta tersebut yang membuat Otto yakin kalau KPK tidak akan bisa menjerat kliennya dengan TPPU. Apalagi, dia yakin betul pembelian mobil mewah Akil bukan berasal dari hasil kejahatan. Optimisme juga muncul dari mulutnya soal kasus yang membelit Akil bakal happy ending. Alasannya, Akil tidak menerima uang dari para tersangka.

      Soal isu ada pertemyan di Singapura, dia memastikan kliennya tidak pernah mengadakan pertemuan dengan tersangka Tubagus Chaery Wardana (Wawan) dan Ratu Atut di Singapura. Sesuai pernyataan Akil, soal adanya fakta ketiga orang itu datang ke Singapura dalam waktu yang bersamaan hanyalah kebetulan.

      \"Bisa saja waktunya sama, tetapi yang pasti tidak pernah mereka melakukan pertemuan di Singapura, terang Otto. Sedangkan keperluan ke negara tetangg, Ketua Ikadi itu menyebut karena Akil akan berobat dan ada dinas. Dia meyakinkan kalau pernyataan Akil benar karena selalu ada ajudan yang mendampingi. \"Ajudan juga sudah diperiksa KPK,\" terangnya.

      Itulah kenapa Otto memastikan kalau kliennya tidak punya sangkut paut dengan Pilkada Lebak, Banten. Apalagi, belakangan disebut-sebut ada hubungan diantara ketiga orang itu. Otto menyebut hubungan Akil dan Atut hanya sebatas kenal. Dalam artian, Akil sebagai orang MK dan Atut adalah Gubernur Banten.

      Seperti ramai diberitakan, ada informasi kalau Akil, Atut, dan Wawan kerap pergi ke Singapura. Uniknya, tanggal kedatangan dan kepergian ke Negeri Singa itu selalu berdekatan. Ada dugaan mereka bertiga menjadikan negara yang dibesarkan oleh Lee Kwan Yew itu sebagai tempat kopi darat.

      \"Tidak ada pertemuan dan dia (Akil) tidak tahu menahu keberadaan lain seperti Atut atau Wawan disana,\" tegasnya. Terpisah, kemarin KPK memeriksa dua Hakim Konstitusi yakni Maria Farida dan Anwar Usman untuk Akil Mochtar.

      Usai diperiksa, Maria Farida menjelaskan kalau dirinya dicerca soal proses persidanhan di MK. Ada 21 pertanyaan yang disampaikan penyidik mulai dari identitas diri, perkara-perkara di MK, proses pembahasan di MK dari sidang panel sampai sidang pleno dan bagaimana cara membuat putusan.

      \"Perkaranya tidak langsung ke Pak Akil, tapi perkara-perkara yang ditangani selama ini,\" jelasnya. Lantaran bersifat general, dia mengaku kalau penyidik tidak fokus pada Pilkada Lebak, Banten atau Pilkada Gunung Mas, Kalimantan. Dia juga menegaskan tidak pernah menerima suap.

      Sedangkan Anwar Usman yang keluar lebih dahulu menegaskan tidak ada intervensi dari Akil Mochtar saat memutus Pilkada Lebak, Banten atau Pilkada Gunung Mas, Kalimantan. Dia juga mengatakan kalau mantan politisi Golkar itu tidak pernah mengarahkan pleno. \"Semua perkara yang ditangani Pak Akil atau siapapun tidak ada saling intervensi,\" katanya.

      Sementara itu, kasus suap yang menjerat Akil Mochtar mulai merembet ke hakim konstitusi lainnya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bakal menelusuri aliran dana ke rekening hakim MK lainnya. Terutama, yang terkait dengan penanganan dua kasus pilkada yang disangkakan ke Akil.

                Rencana tersebut disampaikan ketua PPATK M Yusuf usai rapat tertutup dengan Komisi III DPR RI kemarin. menurut dia, semua pihak yang dianggap perlu untuk ditelusuri akan ditelusuri. Termasuk rekening para hakim MK.

                Disinggung hakim MK mana saja yang akan ditelusuri rekeningnya, Yusuf mengatakan bakal menerapkan skala prioritas. \"Hakim lainnya kan ada, panelnya. Kami coba liat nanti,\" terangnya. Jawaban itu menyiratkan jika PPATK bakal mengutamakan penelusuran rekening Maria Farida dan Anwar Usman. Sebab, kedua hakim itu menjadi panel bersama Akil dalam sengketa Pilkada Gunung Mas dan Lebak.

      Yang jelas, pihaknya memastikan bakal bergerak menelusuri rekening-rekening mencurigakan terkait kasus Akil, siapapun pemilik rekening tersebut. Termasuk di dalamnya keluarga Akil.

      Skala prioritas itu juga mempertimbangkan waktu yang dimiliki PPATK untuk menelusuri. Jika waktunya cukup panjang, maka bisa saja seluruh pihak yang dianggap perlu akan ditelusuri rekeningnya.

      Namun, jika PPATK beranggapan penelusuran sudah cukup sebelum semua pihak diperiksa rekeningnya, maka pihaknya akan menyerahkan keputusan ke pengadilan. Artinya, jika pengadilan meminta tambahan, baru akan dilakukan penelusuran tambahan.

Sumber: