Kerjasama Militer Indonesia dan Australia Distop

JAKARTA - Sikap pemerintah Australia yang menolak meminta maaf maupun memberikan keterangan, mulai membikin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) geram. Beberapa kali SBY memilih mewakilkan pernyataannya kepada pejabat teknis terkait, seperti Menlu atau Juru Bicara Kepresidenan. Namun, kekesalan yang memuncak membikin orang nomor satu di Indonesia itu merasa perlu memberikan pernyataan sikap secara langsung.

                Kemarin (20/11), SBY menggelar konferensi pers membahas sikap pemerintah Indonesia terkait aksi penyadapan Australia di Kantor Presiden. \"Saya tahu rakyat Indonesia kesal dan marah terhadap apa yang dilakukan oleh pihak Australia kepada Indonesia, kepada negara kita,\" jelas SBY.

                SBY menyatakan pihaknya merasakan kekecewaan yang mendalam terkait aksi penyadapan oleh negara tetangga tersebut. Sebab selama ini hubungan Indonesia dan Australia dalam keadaan baik. \"Bagi saya pribadi dan Indonesia, penyadapan yang dilakukan Australia ini sulit dimengerti. Saya sulit memahaminya, mengapa itu dilakukan. Kenapa harus menyadap kawan, bukan lawan,\" tegas SBY.

                Presiden 64 tahun itu memaparkan sejauh ini hubungan kerjasama Indonesia-Australia, selalu berjalan baik. Bahkan, ketika Indonesia mengalami musibah bencana alam, Australia dengan cepat mengirimkan bantuan. Pada 2005, kedua negara juga telah menyepakati untuk meningkatkan kerjasama menjadi kemitraan strategis. Kerjasama bilateral di berbagai bidang pun ikut meningkat. \"Apa yang sampaikan ini menggambarkan tingkat dan keadaan hubungan bilateral kita berlangsung baik,\" katanya.

       Karena itu, SBY menekankan pemerintah Indonesia perlu mempertanyakan dasar aksi penyadapan Australia. Sebab, aksi penyadapan tersebut jelas merupakan perbuatan melanggar hukum. \"Kalau berpikir jernih ini tentu berkaitan dengan moral dan etika sebagai sahabat sebagai partner yang sebenarnya menjalin hubungan yang baik,\" tegas SBY.

                SBY mengakui, pembicaraan di telepon tidak menyangkut urusan rahasia negara. Dia menguraikan, rahasia negara tidak akan disampaikan lewat sambungan telepon. Hal tersebut juga berlaku bagi para pejabat negara. \"Ada disiplin bagi pejabat negara, jadi tidak mungkin begitu saja melalui telepon. Saya bisa panggil menteri untuk kasih perintah langsung, jadi pembicaraan telepon itu tidak ada yang rahasia,\" jelasnya.

                Meski begitu, aksi penyadapan cukup membuat pemerintah Indonesia naik pitam. Karena itu, SBY menekankan pihaknya akan melakukan sejumlah langkah-langkah progresif menanggapi sikap Australia yang terkesan mengabaikan protes Indonesia. Dia menyatakan, pemerintah Indonesia masih menunggu penjelasan dan tanggung jawab Australia terkait aksi penyadapan tersebut. Terkait hal tersebut, dia akan mengirim surat protes resmi kepada PM Tony Abbott. \"Saya sekali lagi betul-betul mengharapkan penjelasan dan sikap resmi pemerintah Australia, bukan kepada Komunitas dalam negeri Australia,\" tegasnya.

 

       Di samping itu, SBY menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan mereview kembali sejumlah agenda kerjasama bilateral Indonesia-Australia.  Bahkan, dia menginstruksikan dihentikannya beberapa bentuk kerjasama. Diantaranya, kerjasama pertukaran informasi dan pertukaran intelijen antara kedua negara, kemudian juga sejumlah latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia yang bersifat gabungan.

                \"Saya juga minta dihentikan coordinated military operation (Operasi militer gabungan) dalam menghadapi masalah bersama seperti people smuggling (pencari suaka). Karena tidak mungkin dilanjutkan kalau tidak yakin tidak ada penyadapan terhadap TNI, terhadap kita,\" paparnya.

       Kemudian, SBY juga menuntut agar kerjasama bilateral di berbagai bidang antara kedua negara di masa depan, harus didasari tata cara kerjasama yang jelas dan mengikat. Baik menyangkut latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, serta kerjasama dalam menghadapi persoalan pencari suaka. \"Di masa depan, keberlanjutan kerjasama memerlukan protokol, code of conduct dan guiding principle. Seperti kerjasama intelijen dan protokol itu nantinya sifatnya mengikat jelas,\"tuntutnya.

       SBY juga berpesan kepada WNI yang bermukim di Australia, mulai dari kalangan diplomat, pekerja maupun mahasiswa, agar tetap tenang. Dia mengatakan, menjadi tugas pemerintah Indonesia dan Australia untuk menyelesaikan persoalan tersebut. \"Saya berpesan ke rakyat Indonesia yang berada di Australia untuk tetap tenang dan teruslah bekerja dan belajar. Pemerintah Indonesia dan Australia memiliki tugas dan kewajiban mengatasai masalah ini,\" tuturnya.

                Menlu Marty Natalegawa menuturkan bahwa pihaknya sudah menyusun surat protes resmi Presiden SBY tersebut. Surat tersebut dikirimkan tadi malam. \"Malam ini (tadi malam) kami kirimkan surat(pada PM Australia),\" katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.

       Sementara terkait penghentian sejumlah kerjasama, Marty menekankan bahwa hal tersebut berlaku efektif sejak diumumkan Presiden SBY. \"Ya sekarang (dihentikan). Bapak kan tadi bilang, dihentikan, ya dihentikan sekarang,\" tegasnya

Sumber: