BUMN Khusus Tangani Infrastruktur Gas

SURABAYA-Pro dan kontra pemberlakuan open access berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur gas. Karena itu, kalangan praktisi di sektor migas menilai perlu dibentuk BUMN khusus untuk mengelola infrastruktur gas. Tidak sekadar mengelola, melainkan juga mengembangkan infrastruktur gas.

                Praktisi migas Erie Soedarmo mengatakan pembentukan BUMN khusus merupakan alternatif untuk memaksimalkan kegiatan distribusi gas sekaligus mengembangkan infrastruktur gas. \"BUMN khusus itu dapat membangun infrastruktur gas, baik itu pipa transmisi, distribusi, FSRU, terminal LNG dan semua terkait dengan fasilitas gas yang dibutuhkan,\" katanya.

                Dia mencontohkan, negara yang menerapkan BUMN khusus ini adalah Singapura. Keterbatasan lahan membuat pembangunan infrastruktur gas dikuasai oleh negara. Energy Market Authority Singapore mengatur semua trading dan pembangunan infrastruktur gas di negara tersebut. Dan, menunjuk Singapore Power sebagai pelaksana. \"Kemudian, mereka melakukan open access karena semua resikonya diambil oleh pemerintah,\" jelas dia.

                Dalam kegiatannya, BUMN tersebut bisa di bawah langsung Kementerian BUMN dan bersifat independen. \"Jadi, tujuan dibentuk BUMN tersebut memang untuk mengembangkan infrastruktur gas, termasuk infrastruktur yang mungkin saat ini dinilai belum menguntungkan,\" tandas dia. Misalnya di Jawa Timur, yakni ada daerah industri yang membutuhkan gas, tapi karena dinilai masih kurang menguntungkan, maka tak ada perusahaan swasta yang mau masuk ke daerah industri tersebut.

                Oleh karena bersifat independen, BUMN ini bisa mendapatkan fasilitas pendanaan baik itu dari pemerintah, swasta, dana hibah, bantuan luar negeri, pinjaman dari pihak swasta maupun asing. Nah, pinjaman itu dikembalikan dari pendapatan toll fee. \"Berbeda kalau diserahkan pada swasta, mereka hanya melihat dari sisi komersial, tanpa berpikir mengenai ketahanan energi nasional,\" ungkapnya.

                Terkait dengan open acces, lanjut Erie, kalau itu tetap diberlakukan di pipa PGN maka membuat pemegang saham publik merugi. Selain sebagai investor, PGN juga menjual gas. Jadi, semua biaya investasi yang dikeluarkan dibebankan pada harga jual gas. \"Kalau mereka di unbundling sekarang, bagaimana PGN bisa menggembalikan biaya investasi yang telah dikeluarkan selama ini,\" ujarnya.

(res)

 

 

Sumber: