Redesign Pembangunan Jambi

 

Menurut hemat saya referensi utama perencanaan pembangunan daerah  kedepan seharusnya   Sumberdaya Manusia dengan dukungan   Sumberdaya Alam,  prasarana dan sarana  yang kita miliki. Faktanya, dalam perencanaan daerah, manusia masih lebih diperlakukan sebagai  objek ketimbang subjek, dan ini berlanjut hingga tataran implementasi.

 

Fakta  saat ini menunjukkan  proyek proyek pembangunan di daerah  ternyata cukup  berhasil dari tahun ke tahun, tetapi disisi lain masalah berat justru semakin menghadang. Sumberdaya  hutan rusak, plasma nutfah yang demikian penting hampir musnah, potensi pariwisata alam terancam, sumberdaya air untuk irigasi kritis, kondisi Sungai Batanghari  sebagai sarana transportasi, sumber air minum dan sebagai habitat ikan hias ekspor  terdegradasi parah.

 

Dalam perencanaan pembangunan daerah,  pemanfaatan  Sumberdaya Alam  belum  memiliki blue print yang jelas. Yang paling meresahkan adalah kepastian hukum  kawasan hutan, lingkungan hidup dan  degradasi Sungai Batanghari . Logikanya sederhana, semakin baik perencanaan  sumberdaya alam, semakin besar dukungan atas perencanaan itu dan hasilnya semakin nyata secara signifikan.

 

Fakta yang menurut saya  juga penting dalam pembangunan Jambi kedepan adalah  memposisikan peran  LSM, Pers Daerah dan Lembaga Bantuan Hukum. Saya berpikir positip bahwa LSM, Pers Daerah dan Lembaga Bantuan Hukum didaerah harus diberdayakan agar dapat  menjadi pengawal yang baik  atas program pembangunan, kualitas informasi  dan penegakan hukum. Mengalokasikan bantuan yang wajar bagi mereka pada APBD Provinsi bukan perbuatan yang salah. 

 

Fakta yang ada saat ini, jaringan jalan  Prov.Jambi  masih berorientasi dari Utara ke Selatan. Jalan  yang berorientasi  Nasional ini kondisinya relatip baik. Dipihak lain, pada tataran regional yang berorientasi pada AFTA,  mata rantai produk kita yang  bergerak dari Jambi bagian Barat ke pantai Timur  belum memperoleh pelayanan yang memadai. Khabar yang menggembirakan, pemerintah Propinsi Jambi telah bertekad untuk membangun jaringan jalan Jambi yang  lebih fokus melayani mata  rantai produksi, dari pedesaan hingga  Pelabuhan Muara Sabak, dan bahkan sudah ada rencana spektakuler untuk membuat pelabuhan di Ujung Jabung, meskipun masih memerlukan biaya yang sangat besar dann waktu yang relatif lama.

       Dalam rasionalisasi saat  ini: Pertama, belum semua ruas jalan pada berbagai tingkatan dirakit kedalam sistem jaringan, masih banyak yang terputus. Kedua, terkadang kurang konsistensi dalam penetapan, ruas jalan mana, diwilayah mana yang didahulukan.  

 

Out comes perencanaan harus dilihat dari hasilnya, bukan  hanya dari substansi, kompetensi dan cakupan  yang diakomodasinya.  Pada tataran implentasi, masukan dari berbagai pihak diperlukan untuk  redesign pembangunan daerah. Masukan yang saya sampaikan baru sebatas  entry point.

   

Pada tataran implementasi, konflik kepentingan didaerah perkotaan terutama antara perusahaan besar dengan usaha kecil terlihat makin menggeliat. Aspek ini perlu direspons karena kita tidak menginginkan munculnya konflik yang menyita pemikiran dan tenaga para pihak. Hadirnya beberapa Super Market semestinya  direspon sebagai rahmat asal didirikan pada tempat yang tepat  dan menjalankan bisnis dengan praktek persaingan usaha yang sehat. Menurut hemat saya, hukum bisnis sudah mengatur rinci praktek  persaingan usaha yang baik dan persaingan usaha tidak sehat.Yang diperlukan adalah kemauan dan kesungguhan Pemerintah Daerah  untuk mengikuti dan melaksanakan aturan itu. Jangan sampai terjadi yang kuat menggusur yang lemah.

Sumber: