APBD Harus Berpihak Pada Rakyat

JAMBI - Sebagai alat untuk melayani rakyat, dengan membuat program yang dibutuhkan kepada masyarakat, itulah fungsi ideal dari APBD. Peningkatan anggaran ini merupakan kesempatan bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk menangkat harkat dan taraf hidup 3,3 juta jiwa penduduknya. Dengan strategi yang tepat melalui program yang berbasis kebutuhan masyarakat, program yang mampu merangsang kemandirian, program yang memberi penguatan pondasi kehidupan masyarakat, sehingga program pembangunan dapat dinikmati secara luas.

“Seperti infrastruktur fasilitas public dan menghindari proyek mercusuar dari kepala - kepala daerah,” ujar Ketua Gerindra Provinsi Jambi, Ir H A R Sutan Adil Hendra MM.

Dalam APBD ini menurutnya, penggunaan uang rakyat untuk program yang tidak relavan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat terus terjadi. Seperti rencana pembangunan jembatan gantung pedestrian dengan system multiyears merupakan bukti tidak ada prioritas pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat yang dilakukan pemerintah.

Pemerintah lebih mendahulukan jembatan sebagai ikon kota dibandingkan dengan pembangunan Pasar Angso Duo. Padahal pasar tersebut salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Situasi diperparah persentase belanja pegawai yang tetap besar, uang rakyat digunakan untuk perjalanan dinas terlalu besar porsinya, makin mengindikasikan APBD yang tak memihak rakyat.

Dalam hal mewujudkan keadilan anggaran masyarakat inilah, Partai Gerindra melakukan kajian terhadap pengalokasian anggaran bagi petani, nelayan, buruh dan masyarakat kecil. Jangan biarkan penggunaan uang rakyat tidak pernah berpihak pada kepentingan mereka.

Karena menurut Caleg DPR RI nomor urut 1 Dapil Jambi ini merupakan bukti konsistensi Gerindra terhadap masyarakat. Disayangkan pemerintah lebih mementingkan program mercusuar jembatan pedestrian dibandingkan pembangunan Pasar Angso Duo.

“Padahal itu uang rakyat, jika dibangunkan pasar lebih banyak manfaatnya dalam menggerakkan ekonomi daerah,” katanya.

Untuk itu Gerindra meminta kadernya yang duduk di legislatif untuk mengkritisi alokasi anggaran tersebut, demi kemaskahatan umat.

(cas)

Sumber: