PDIP Janjikan APBN Bebas Utang

JAKARTA - PDI Perjuangan menyodorkan platform ekonomi jika kelak memegang pemerintahan. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menjanjikan APBN yang akan disusun nanti benar-benar prorakyat dan tak terbebani utang luar negeri.

Anggota Fraksi PDIP DPR di komisi keuangan dan perbankan, Arief Budimanta, menyatakan, partainya tak mau APBN terus-menerus defisit sehingga ditutup dengan hutang. Menurutnya, APBN yang surplus lebih menjamin kedaulatan Indonesia sehingga keuangan negara bisa memakmurkan rakyat.

“Jadi kita bisa punya saving (tabungan, red) yang cukup. Itu cermin kedaulatan,” ujar Arief saat membeberkan poin-poin dalam Platform Ekonomi PDI Perjuangan di DPP PDIP, Jakarta, Jumat (7/3).

Anggota tim ekonomi PDIP itu menegaskan, jangan sampai hutang luar negeri menjadi opsi utama untuk menutup defisit APBN. Alasannya, hutang luar negeri hanya akan menjadikan pembuat kebijakan tak netral karena terus didikte oleh pemberi hutang.

“Jangan hutang jadi opsi pertama. Begitu hutang, masih ada konsultan dari luar negeri dan kita yang bayar. Artinya pembuatan kebijakan jadi nggak netral, bukan demi kedaulatan bangsa tapi didikte oleh pemberi hutang,” ucapnya.

Mengutip data terakhir, hingga akhir 2013 lalu utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp 2371,39 triliun. Aritinya, saat ini rata-rata warga negara Indonesia sudah menanggung hutang Rp 8,6 juta. “Jadi jangan meninggalkan beban bagi generasi mendatang yang harus membayar,” cetusnya.

Di kesempatan sama, Ketua DPP PDIP M Prakosa mengatakan, utang luar negeri bisa berimbas negatif pada upaya membangun kedaulatan ekonomi. “Ketika hutang luar negeri itu sudah terlalu membebani, tentu itu mengganggu kedaulatan ekonomi,” ucapnya.

Meski demikian Prakosa mengakui, tentunya PDIP tentu belum bisa mewujudkan APBN surplus itu pada 2015. Namun dalam lima tahun kepemimpinan PDIP di pemerintahan, diharapkan APBN sudah bisa surplus.

“Kalau 2015 langsung surplus, nanti kita dianggap membual. Tapi yang pasti dalam lima tahun ke depan kita sudah dapat menyampaikan ke rakyat bahwa APBN yang tidak defisit. Surplusnya berapa belum bisa disebutkan, tetapi yang pasti tidak defisit,” janjinya.

Sedangkan dosen ilmu ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Iman Sugema mengatakan, Indonesia tidak akan pernah bisa lepas dari utang luar negeri jika kebijakan fiskalnya tidak diubah. Menurutnya, mengandalkan utang luar negeri justru bisa membawa Indonesia ke jurang krisis.

Ditegaskannya, kebijakan fiskal yang terus mengandalkan utang sama saja memasukkan Indonesia dalam perangkap hutang. Sebab, Indonesia juga harus membayar bunga hutang.  “Artinya hutang tak akan pernah lunas. Dan itu hanya bisa dirubah dengan perubahan kebijakan fiskal,” cetusnya.

Lebih lanjut Imam mengingatkan ketika Indonesia disodori Letter of Intent (LoI) karena berhutang ke Dana Moneter Internasional (IMF). “Apa mau kita dikasih LOI lagi, terus diinjak-injak IMF?” ucapnya.

Iman menambahkan,  APBN yang surplus juga lebih menjamin posisi tawar Indonesia dengan negara lain. Ia mencontohkan Tiongkok yang kini punya cadangan devisa hingga USD 3 triliun.

“China (Tiongkok, red) bukan hanya tak bisa didikte oleh Amerika Serikat, tetapi juga bisa memberi bantuan ke negara-negara di Afrika. Tapi bantuan itu nggak gratis. Implikasinya perusahaan-perusahaan pertambangan China mudah untuk mengeruk kekayaan di Afrika,” ulasnya.

Sumber: