20 Ribu Polisi Baru Bakal Direkrut

Presiden Setujui Penambahan Personil Kepolisian

JAKARTA - Setelah TNI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi lampu hijau bagi modernisasi di lingkungan Polri. Kemarin (10/3) SBY menggelar rapat terbatas (ratas) membahas upaya peningkatan kemampuan jajaran TNI dan Polri. Dalam ratas tersebut, dia menyebutkan pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar bagi Polri.

       \"Hari ini (kemarin) kita akan fokus apa yang dilakukan jajaran kepolisian. Anggaran yang kita alokasikan juga besar,\"papar SBY dalam pidato pengantarnya di Kantor Presiden, kemarin.

       Dengan anggaran tersebut, SBY menuturkan pemerintah berharap Polri bisa meningkatkan jumlah personilnya secara signifikan. Targetnya, mencapai 50 ribu personil dengan harapan, rasio antara satu orang anggota Polri terhadap jumlah masyarakat yang harus dilindungi, dan diayomi, menjadi lebih baik.

       \"Kalau tidak seimbang, terlalu sedikit jumlah personil Polri, sementara jumlah masyarakat yang harus diayomi, dilindungi, dan dilayani tadi sangat besar, tugas itu tentu tidak bisa dilaksanakan secara efektif,\" tuturnya.

       Terkait penambahan personil, SBY menekankan bahwa penambahan tersebut juga berlaku bagi personil Polisi Wanita (Polwan). Sebab, banyak proteksi yang perlu diberikan kepada kaum perempuan dan anak-anak. \"Sifat kejahatan sekarang pun ternyata juga makin kompleks dan tidak jarang ada pelibatan kaum perempuan bahkan anak-anak, tentu dengan usia tertentu, dalam wilayah kejahatan. Oleh karena itulah, saya ingatkan agar diberikan porsi yang cukup untuk penambahan personil polisi wanita,\" paparnya.

       Meski begitu, SBY mengingatkan agar penggunaan anggaran dalam jumlah besar tersebut, direncanakan dengan baik. Karena, pemerintah tidak ingin terlalu banyak pengeluaran yang tidak perlu. \"Sehingga tidak menganggu hajat hidup orang banyak,\"imbuhnya.       Kapolri Sutarman membenarkan adanya penambahan personil tersebut. Target penambahan 50 ribu personil tersebut bisa tercapat dalam tiga tahun terakhir. Pada 2012, ada penambahan sebanyak 10 ribu personil, tahun berikutnya mencapai 20 ribu. \"Tahun 2014 ini 20 ribu. Termasuk ada tujuh ribu Polwan di kurun waktu yang harus kita didik, di Akpol maupun di Polwan,\"kata Sutarman di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.

       Menyoal anggaran, Sutarman mengakui hampir setiap tahun terdapat peningkatan. Pada 2005, alokasi anggaran Polri hanya mencapai sekitar Rp 13 triliun. Namun, pada 2013 lalu sebanyak 47 Triliun. \"2014 sekarang ini Rp 45 triliun, belum termasuk APBNP. Mungkin plus APBNP bisa mencapai Rp 47 triliun. Sehingga pembangunan yang sangat besar pd institusi polri tentu dengan tuntutan masyarakat kita harus meningkatkan kinerja Polri yang semakin professional ke depan untuk memenuhi rasa aman, pelayanan, dan kebutuhan masyarakat,\"paparnya.

                Di sisi lain, pertambahan jumlah personel membuat pengawas kinerja aparat kepolisian ikut diperbanyak. Terutama, yang berasal dari luar lingkungan kepolisian. Itu setelah Kompolnas mengajak serta beberapa komisi lain dan perguruan tinggi untuk ikut mengawasi Sutarman dan jajarannya.

                Sejumlah komisi yang digandeng Kompolnas antara lain, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Komnas HAM, Ombudsman, dan LPSK. Selain dengan komisi-komisi tersebut, Kompolnas juga bekerjasama dengan 32 universitas Negeri dan Swasta se-Indonesia. Kemarin, bentuk kerjasama mengeroyok polisi itu diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman

                Ketua Kompolnas Djoko Suyanto menjelaskan, kerjasama itu dilakukan untuk menyiasati kelemahan Kompolnas. Selama ini, Kompolnas kesulitan membuka cabang di daerah untukmengawasi kepolisian daerah setempat. Sebab, hal itu tidak diatur dalam UU. \"Mengapa tidak memanfaatkan sahabat-sahabat kami yang di luar Kompolnas untuk sama-sama menjalin kerjasama,\" ujar pria yang juga Menteri Koordinator bidang Polhukam itu.

                Anggota Kompolnas Adrianus Meliala menuturkan, regulasi yang mengatur Kompolnas di UU Polri membuat kompolnas sangat minimalis. Di satu sisi, Kompolnas dituntut membuat arah kebijakan kepolisian dan mengelola saran serta keluhan masyarakat. Namun, di sisi lain tidak diatur bagaimana Kompolnas bisa menjangkau masyarakat dengan lebih luas.

                Karenanya, bekerjasama dengan perguruan tinggi dianggap sebagai pilihan paling realistis. Selain lebih netral, perguruan tinggi cenderung memiliki citra positif dan lebih dipercaya masyarakat. \"Lewat perguruan tinggi sebagai mitra, masyarakat akan lebih mudah mengakses Kompolnas,\" tuturnya.

                Perguruan tinggi juga bisa memanfaatkan Kompolnas sebagai objek maupun lokasi penelitian. Tahun lalu, Kompolnas menjalin kemitraan dengan 13 universitas. \"Tahun ini, kami bekerjasama dengan 19 universitas,\" lanjutnya.

Sumber: