Minta Awasi Pejabat yang Jadi Jurkam

Fasilitas Negara Tak Boleh Dipakai

JAKARTA-Kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum atau terbuka yang tinggal empat hari lagi dipastikan melibatkan sejumlah pejabat negara yang berlatar belakang partai politik. Sejumlah menteri dari parpol mengajukan cuti untuk keperluan kampanye.

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengharapkan keterlibatan menteri sebagai juru kampanye (jurkam) partainya atau karena maju sebagai caleg tidak mengganggu tugas sebagai bagian dari kabinet. Meski yang bersangkutan mengajukan cuti.

    \"Idealnya, setingkat menteri memang sebaiknya tidak lagi menjadi caleg. Tapi, apa boleh buat, karena hak menjadi caleg harus dihormati, harus digunakan waktu dengan ketat, dipisahkan betul dengan tugasnya,\" kata Lukman kemarin (11/3).

    Etikanya, dengan cuti, seorang pejabat negara tidak menggunakan fasilitas negara. Menurut dia, peran pengawas pemilu, baik bawaslu maupun panwaslu, penting untuk mengawasi pejabat negara yang ikut kampanye.

    Selain cuti, kata dia, waktu pada akhir pekan (Sabtu\"Minggu) bisa digunakan pejabat negara untuk keperluan kampanye. Termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang notabene adalah ketua umum Partai Demokrat. Lukman mengatakan, hal itu tidak boleh dilakukan pada hari kerja.

    Kecuali presiden pergi ke suatu daerah yang memang berkaitan dengan tugas-tugas kepresidenan. \"Kalau ke daerah itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas kepresidenan, artinya benar-benar mengurusi partai. Maka, sebaiknya ya di luar hari kerja. Sabtu atau Minggu itu kan dimungkinkan,\" terangnya.

    Lukman mengatakan, sejak awal dirinya berpendapat bahwa sebaiknya presiden tidak menjadi ketua parpol. \"Itu memang idealnya. Sehingga tidak menimbulkan dugaan-dugaan atau kecurigaan,\" katanya. Kecuali, kata dia, bisa dipisahkan dengan tegas saat menjadi presiden dan sebagai ketua umum. Misalnya, dengan mengambil cuti.

    Meski di luar hari kerja dan tidak menggunakan fasilitas kepresidenan, tetap ada protokoler dan pengamanan yang melekat pada seorang presiden. \"Yang paling ideal ya tidak lagi menjabat sebagai ketua umum partai,\" ujarnya.

    Selain menteri, sejumlah kepala daerah akan terlibat dalam kampanye. PDIP, misalnya, mengajukan sejumlah kepala daerah sebagai jurkam. Sebut saja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Kalteng Teras Narang, dan Wagub Banten Rano Karno.

(fal/c6/fat)

Sumber: