Masih Ada Catatan

Selain catatan soal ponpes, diakui Ridham, catatan lainnya adalah soal penyaluran dana Kupem. “Kupem ini datanya tidak akurat dan sudah lama sekali berlangung. BPK menemukan ada dana yang memang macet tidak bisa lagi diganti dengan alasan ada bencana alam mungkin dan segala macam,” ungkapnya.

Dia menerangkan, sebenarnya mana saja yang macet bisa dihapuskan. “Caranya tim koordinasi kupem turun cek fisik. Kalau memang bencana alam, misalnya kolam ikan kekeringan dan tidak bisa lagi ya kita bisa dihapuskan dan pergubnya memungkinkan begitu. Lalu ada ketegori lancar dan tidak lancar. Lalu ada yang lancar, jadi harus tahu betul mana yang macet dan mana yang lancar. Kalau yang macet kan tentu tak bisa lagi jadi investasi kan,” jelasnya.

Soal nilai anggaran Kupem yang menjadi temuan ini, dikatakannya, mencapai lebih dari Rp 12 M. “Ini temuan dari catatan sebelumnya, sudah 2 tahun ini menjadi catatan dan harus diselesaikan karena mengganggu neraca keuangan daerah,” katanya.

Lalu bagaimana dengan anggaran beasiswa di Diknas yang diperintahkan agar dikembalkan ke kas daerah sementara dananya sudah disalurkan kepada penerimanya? Soal ini Ridham mengakui, ini menjadi pekerjaan paling berat untuk diselesaikan.

“Ini memang menjadi PR besar, kita coba komunikasi dengan BPK dan Diknas dan mudah-mudahan bisa diselesaikan. Namun ini bukan catatan, ini PR yang harus diselesaikan oleh Diknas,” tandasnya.

(wsn)

Sumber: