Masih Ada Catatan

Pemprov Pertahankan WTP

JAMBI- Pemprov Jambi berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemprov Jambi tahun 2013 sendiri diserahkan kemarin kepada Pemprov Jambi yang diwakili  oleh Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar.

          Usai penyerahan, kepada wartawan Wagub menyampaikan bahwa Pemprov berhasil mempertahankan WTP.

“Kita mendapatkan WTP dengan paragraf penjelasan, belum WTP murni. Ada beberapa hal yang masih rumit. Seperti aset lama masih menjadi temuan. Apalagi di PU kan ada dan yang lain juga ada,” ungkapnya.

Selain itu, katanya, ada catatan terkait persoalan  tanah, gedung, lahan atau sarana dan prasarana yang belum dihapuskan. “Itu diperjuangkan agar aset yang lama dan usianya sudah tua untuk segera bisa dihapuskan,” kata Wagub.

Sementara Kepala Inspektorat Provinsi Jambi, Ridham Priskab menjelaskan, dari awal dulu, ada sebanyak 50 item yang menjadi temuan BPK. Namun jumlah itu kini hanya tinggal sebanyak 20 temuan dengan nilai di bawah Rp 1 M.

“Saya kurang tahu pasti nilainya karena hasilnya belum saya buka, namun lebih kurang dibawah Rp 1 M, karena kemarin sudah banyak yang diselesaikan seperti di Diknas, Dishub, semua kewajiban sudah disetor dan sudah selesai,” jelasnya.

Dia bersyukur Pemprov berhasil mempertahankan opini WTP tersebut, walau masih dengan beberapa catatan. “Alhamdulillah kita bisa mempertahankan opini WTP walau masih dengan adanya catatan,” ungkapnya.

Diterangkannya, tahun lalu, Pemprov juga berhasil mendapatkan WTP, namun dengan sebanyak 3 catatan. Akan tetapi, catatan itu tahun ini berkurang menjadi tinggal 2 catatan. “Ini masih seputar masalah aset dan masalah ponpes alhidayah,” ujarnya.

Persoalan ponpes itu, diterangkannya, asdalah masalah penggunaan anggaran yang secara langsung oleh ponpes. “Ponpes itu kan statusnya milik Pemprov Jambi, jadi pengurus ponpes menggunakan anggaran secara langsung,” katanya.

“Harusnya masuk dulu ke kas daerah baru kemudian kembali dalam bentuk APBD yang mengenai kegiatan di Ponpes melalui SKPD terkait, seperti biro Kesramas. Ini yang menjadi catatan, untuk operasional ponpes,” jelasnya.

Dana itu sendiri, sambungnya, didapatkan dari macam-macam penerimaan. “Ada pembayaran dari siswa, pengelolaan catering ponpes digunakan langsung oleh ponpes untuk operasional ponpes. Harusnya kan masuk kas daerah dulu. Itu ada sekitar Rp 6 M lebih lah. Itu ke depan harus dibenahi administrasinya,” tambahnya.

Ditanya terkait aset, diterangkannya, dalam neraca sudah ada perubahan walau masih ada yang harus diselesaikan. Salah satu contohnya, kata dia, seperti di PU, ada pekerjaan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota. Baik itu jalan lingkungan dan sebagainya.

“Itu kan harusnya kita hibah dengan Kabupaten kota. Namun berita acara hibahnya belum, sehingga masih menjadi temuan. Ada juga soal beberapa aset yang belum dapat ditelusuri keberadaannya, lalu masalah tanah yang belum kita beri harganya,” jelasnya.

Sumber: