>

Tim Transisi Sibuk Urus Postur Kabinet

Tim Transisi Sibuk Urus Postur Kabinet

YOGYAKARTA - Strategi multisektor tidak akan berhasil bila pola kerja para penyelenggara pemerintah masih sektoral.

Demikian dikatakan Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Agus Heruanto Hadna, terkait dengan penyusunan model kelembagaan pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selaku Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2014-2019.

Menurut dia, sampai saat ini kerja Tim Transisi Jokowi-JK lebih tampak mengurus alternatif postur dan program kabinet mendatang. Pola komunikasi dan informasi Tim Transisi pun dinilai masih minim akan partisipasi publik sehingga rawan untuk dispekulasi. Semua perhatian tertuju pada opsi-opsi postur kabinet Jokowi-JK.

“Saya melihat, kerja Tim Transisi hanya sibuk pada sekian opsi tentang postur kabinet Jokowi-JK. Itu memang penting, namun bagaimana menghapus sikap dan cara pandang sektoral di antara kementerian itu nantinya juga tidak kalah penting. Semenjak pemerintahan Indonesia ada, sektoralisme seperti ini tidak bisa hilang,” kata Hadna dalam rilis yang dikirim Media Center PSKK UGM.

Lanjutnya, jika Jokowi hendak mewujudkan “revolusi mental” yang pernah dikampanyekannya, maka upaya menghapus sikap dan cara pandang sektoral di antara kementerian adalah salah satu yang bisa dia intervensi.

Untuk mengupayakan strategi multisektor, pemerintah bisa membangun model matriks. Hadna menambahkan, di dalam model ini kabinet disusun berdasarkan dimensi-dimensi yang diturunkan dari enam isu utama, yang terdiri dari isu sumber daya manusia (kualitas, kuantitas, pergerakan atau mobilitas), isu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, isu infrastruktur, isu pangan dan energi, isu daya dukung dan pelestarian lingkungan, isu demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM.

Menurut dia, dimensi tersebut akan menjelaskan dengan detail mandat (kebijakan dan strategi) yang akan dilaksanakan oleh kementerian-kementerian.

“Di sini tiap kementerian sangat mungkin bersinggungan satu sama lain, berkomunikasi, dan berkoordinasi memenuhi mandat sehingga meminimalisir sikap-sikap sektoralisme,” tandasnya.

(jpnn)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: