Jadi Tempat Pendaftaran Calon Menteri hingga Siapkan E-Blus
Mengenal Rumah Transisi, Ruang Publik untuk Curhat Masyarakat ke Jokowi
Sebulan lalu, tepatnya pada 8 Agustus, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Rumah Transisi, tempat untuk menjabarkan visi-misi dan merealisasikan janji-janji kampanye. Tapi, dalam perkembangannya, rumah itu kini menjadi tempat curhat rakyat tentang berbagai persoalan.
ILHAM WANCOKO, Jakarta
SABTU siang (13/9) sejumlah warga Papua dengan muka semringah keluar dari Rumah Transisi di Jalan Situbondo 12, Menteng, Jakarta. Di antara mereka ada Frederika Korain dari Perwakilan Perempuan Papua dan Bennygiay, ketua Sinode Gereja Kingmi. Mereka diantar Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto. Mereka datang ke Rumah Transisi untuk berdiskusi terkait berbagai masalah Papua yang selama ini kurang didengar pemerintah pusat.
Mereka mengatakan, pertemuan dengan tim transisi itu mencakup tiga masalah. Yakni pelanggaran hak asasi manusia (HAM), penyelesaian konflik antarsuku, dan konsep pembangunan di Papua. \"Kami ingin ada ruang komunikasi antara masyarakat Papua dan presiden (terpilih) Jokowi,\" ujar Frederika kepada Jawa Pos seusai pertemuan.
Dengan suara bergetar, Frederika mengatakan bahwa rombongan jauh-jauh datang dari Papua untuk mengetahui bagaimana sikap pemerintahan baru kepada Papua. Ternyata, ada secercah harapan untuk bisa menyelesaikan persoalan pelik di Papua. \"Kami dijanjikan untuk bisa menyelesaikannya dengan cara Papua.\"
Banyaknya persoalan di Papua yang dibiarkan berlarut-larut membuat masyarakat setempat tidak memiliki kepercayaan lagi kepada pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya meminta pemerintahan Jokowi nanti bisa menjaga kepercayaan masyarakat Papua yang telah memilihnya dalam Pilpres 2014. \"Yang kami pegang, Jokowi berjanji mengurus Papua dengan hati,\" terang Bennygiay bersemangat.
Menyikapi laporan elemen masyarakat Papua itu, Andi Widjajanto tidak berani gegabah. Sesuai instruksi Jokowi, permasalahan Pulau Cenderawasih tersebut lebih dalam daripada hanya soal infrastruktur, kesejahteraan, dan konflik yang berkepanjangan. Itulah sebabnya, permasalahannya harus diselesaikan dengan perspektif Papua. \"Bukan perspektif Jakarta atau daerah lain,\" tuturnya.
Bahkan, keseriusan tim transisi sebagai representasi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) memunculkan niat untuk meminta maaf kepada masyarakat Papua atas \"salah urus\" pemerintah pusat selama ini. \"Kami ingin menyambungkan hati antara masyarakat Papua dan Indonesia. Luka yang selama ini terjadi harus disembuhkan,\" tambah Andi.
Selain tempat curhat, Rumah Transisi menjadi \"tempat pendaftaran\" mereka yang ingin menjadi menteri. Hingga kini sudah ratusan orang atau lembaga yang mengajukan surat lamaran menjadi menteri di kabinet Jokowi. Harapannya, mereka bisa terlibat dalam pemerintahan mantan wali kota Solo itu.
\"Saya hanya ingin membantu Pak Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan. Saya yakin saya mampu,\" kata Abdul Rani Rasjid, dosen Perbanas Jakarta, saat menyerahkan berkas lamaran pada 6 Agustus lalu. Dia melamar menjadi menteri usaha mikro, kecil, dan menengah.
Menurut Andi, setiap aspirasi dari masyarakat akan diidentifikasi, lalu dipilah-pilah dan kemudian diserahkan ke kelompok kerja (pokja) yang bakal menggodok masukan itu. Aspirasi tersebut akan diwujudkan menjadi program kerja bagi pemerintah ke depan. \"Ini jika masukannya soal kebijakan,\" ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: