PKS Pilih Oposisi karena Kondisi

Larang Kader Jadi Menteri Kabinet Jokowi-JK

 JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki sikap tersendiri terhadap posisinya sebagai salah satu partai di luar pemerintahan. Presiden PKS Anis Matta mengungkapkan, PKS melihat posisi sebagai partai pemerintah ataupun oposisi tidak ditentukan oleh pilihan, tapi kondisi yang sudah terjadi.

 \"Menjadi oposisi dalam periode ini bukanlah pilihan, namun karena kondisi,\" ujar Anis saat memberikan sambutan dalam pembekalan calon anggota legislatif PKS di Grand Sahid Hotel, Jakarta, kemarin (21/9).

 Anis menyatakan, PKS tidak pernah sedikit pun terpancing oleh isu adanya sejumlah partai di Koalisi Merah Putih (KMP) akan menyeberang ke kubu pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dia menilai, kabar bahwa dua anggota KMP, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), akan menyeberang ke Jokowi-JK juga sampai saat ini tidak terbukti. PPP, misalnya, terindikasi kuat akan menyeberang setelah konflik internal muncul di partai berlambang Kakbah tersebut.

 \"Saya kira (konflik internal) itu tidak akan menyebabkan mereka keluar ?dari kesepakatan besar yang sudah kita lakukan,\" ujar Anis.

Dia menilai, momentum saat ini merupakan kesempatan untuk membuktikan idealisme dari partai politik. Jika pada masa lalu masih banyak tren sejumlah parpol yang menyeberang ke pemerintahan, pasca ditetapkannya pemerintahan baru, hal yang terjadi saat ini bagi Anis memiliki situasi yang berbeda. \"Kita perlu konsisten. Saya kira politic swing sudah tidak eranya lagi. Politik kutu loncat sudah bukan zamannya,\" tutur Anis.

Dia bahkan meminta seluruh kader PKS menjalankan prinsip itu dan berharap kadernya tidak merasa putus asa karena sepanjang lima tahun ke depan PKS menjadi oposisi bagi pemerintah. \"Kita di oposisi, jangan sedih. Dulu kita pernah oposisi. Zaman Pak Hidayat (Hidayat Nur Wahid, Red), itu lebih berat,\" ujarnya.

Karena itulah, Anis melarang kadernya untuk menjadi anggota kabinet Jokowi-JK. \"Enggak dong. Sekarang ini saatnya kita memberikan bukti konsistensi,\" tegasnya.

Anis menambahkan, karena kondisi sudah menentukan, PKS harus tetap berjuang sebagai oposisi. Risiko sebuah demokrasi pada proses penentuan hanyalah menjadi bagian dari pemerintahan atau menjadi oposisi. \"Kita ingin memimpin, tapi kalah. Sesederhana itu. Ini hanya bagian ibadah karena paketnya sama, dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan,\" tandasnya.

(bay/c10/fat)

Sumber: