Setya Ketua DPR, Posisi KPK Terancam?

       Agenda pertemuanSBY dan Megawati rencana dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (1/10), lalu. Megawati saat itu mengutus sejumlah utusan untuk menemui SBY.

Politikus PDIP Arya Bima menjelaskan bahwa PDIP sebenarnya sudah membuka pintu komunikasi dengan Partai Demokrat. Megawati, kata Bima, mengirimkan sejumlah utusan untuk bertemu dengan SBY di JCC. Namun justru Ketua Umum Partai Demokrat itu yang menghindar. \"Kami sudah mengirim utusan yakni mbak Puan, mas Jokow, Pak JK serta Mas Cahyo. Tapi SBY tidak mau menemui,\" jelasnya.

Menurut Bima, SBY sengaja untuk tidak menemui utusan tersebut. Sebab, saat Puan berusaha untuk menelpon Ketua Umum Partai Demokrat itu, ternyata tidak ada jawaban. \"Jadi ketika ditelpon hpnya mati. Dari pukul 17.00 sampai keputusan paket pimpinan DPR itu diputuskan,\" ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun, SBY memang sengaja tidak mau bertemu dengan utusan Megawati. Pasalnya SBY ingin bertemu langsung dengan Megawati. Menanggapi itu, Bima menjelaskan bahwa pertemuan antara SBY dan Megawati tidak seperti silaturahmi keluarga. Dua orang itu merupakan pemimpin politik partainya masing-masing. Sehingga bisa diwakilkan pada orang lain. \"Jadi berita yang mengatakan Mega enggan bertemu SBY itu tidak benar. Berita ini sengaja dihembuskan untuk pencitraan SBY,\" ujarnya.

Bima mengatakan, sikap SBY yang tidak mau ditelpon itu memperlihatkan ketidakdewasaan dalam berpolitik. Sikap itu, kata dia, juga ditunjukkan pada saat pengesahan undang-undang pilkada. Awalnya Partai Berlambang Mercy itu mendukung opsi pilkada langsung. Namun tiba-tiba walkout di tengah persidangan. Hal itu mengakibatkan koalisi PDIP kalah dalam voting. \"Lalu dia sibuk ajukan perppu. Itu kan seperti isuk dele sore tempe (plin-plan),\" ujarnya.

Lebih lanjut, Bima menyatakan pihaknya tidak bersemangat lagi untuk mengejar paket pimpinan MPR. Sebab, semuanya sudah di desain oleh kubu Koalisi Merah Putih (KMP). \"Bergulir saja. Lha wong sudah settingan. Ini politik akal-akalan kubu Prabowo agar menguasai parlemen,\" paparnya.

Terkait agenda pemilihan pimpinan MPR, PPP optimis akan bisa menempatkan salah satu kadernya. Sebagai satu-satunya partai di KMP yang tidak mendapat jatah kursi pimpinan DPR, partai berlambang kabah itu tetap menegaskan kalau pihaknya tetap solid di dalam koalisi partai-partai pendukung Prabowo-Hatta dalam pilpres lalu tersebut.

                Politisi PPP M Romahurmuziy menyatakan partainya tidak bisa menempatkan kader di pimpinan DPR hanya karena posisi yang berada di urutan keenam. Jadi, tegas dia, bukan karena ditingal atau tidak diberi jatah. \"Karena urutan keenam, jadi tidak dapat seat di pimpinan DPR, tapi insyaallah nanti di pimpinan MPR,\" ujar Romahurmuziy.

      Lalu, siapa yang diajukan\" Romi masih merahasiakan siapa kandidat yang akan diusung PPP untuk menjadi pimpinan MPR. Teramasuk, dia juga enggan mengungkap, partainya akan duduk sebagai ketua atau wakil ketua MPR. \"Yang sudah pasti itu, PPP akan maju bersama-sama dengan Koalisi Merah Putih dalam pengajuan paket pimpinan MPR,\" kelitnya.

      PPP hingga beberapa waktu terakhir termasuk partai yang disebut-sebut punya potensi besar untuk belok mendukung koalisi Jokowi-JK. Bersama Demokrat, lobi-lobi terus diupayakan dari petinggi-petinggi PDIP maupun partai anggota koalisi lainnya.

      Romy \"sapaan akrab Romahurmuziy\" menganggap, jatah kursi pimpinan di MPR/DPR merupakan bagian dari penghargaan untuk partai yang bergabung dalam KMP. Hal itu berkaitan dengan kesolidan yang terus teruji. \"Ini reward, kami juga telah menyatakan kebersamaan itu dalam struktural dewan,\" ucap Romi.

(idr/dyn/aph/her/jhon/wmc/jpnn)

 

Sumber: