>

Setya Ketua DPR, Posisi KPK Terancam?

Setya Ketua DPR, Posisi KPK Terancam?

      Anggota DPR Fraksi PDIP Pramono Anung menuturkan, kondisi dimana pimpinan DPR hanya diambil partai dari KMP itu ini bisa jadi berlanjut dalam pemilihan pimpinan MPR. \"Ada kemungkinan sejumlah partai tidak mendapatkan kursi pimpinan,\" tuturnya saat ditemui di depan ruang rapat paripurna kemarin.

      Namun, PDIP memandang jika pemilihan pimpinan MPR ini merupakan hal yang berbeda. Sehingga, diharapkan ada musyawarah antara kubu KMP dengan kubu PDIP, PKB serta Nasdem. \"Tidak adil jika memang tidak ada musyawarah dan pembagian pimpinan MPR,\" ujar mantan sekjen DPP PDIP tersebut.

      Kendati begitu, dia menyatakan, PDIP tetap siap jika ternyata tidak mendapatkan kursi pimpinan DPR. Namun, yang paling dikhawatirkan adalah soal pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla pada 20 Oktober mendatang. Bagaimanapun juga PDIP berharap jika pelantikan tersebut jangan sampai terganggu atau diganjal. \"Kondisi di MPR dan DPR jangan menganggu pelantikanlah,\" tuturnya.

      Untuk memastikan kelancaran pelantikan tersebut, PDIP akan berkomunikasi dengan Ketua DPR Setya Novanto. Komunikasi itu penting agar PDIP bisa mendapatkan jatah pimpinan MPR. \"Kami masih berupaya kearah sana,\" jelasnya.

      Lalu bagaimana rencana pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati yang ditujukan untuk membicarakan soal pimpinan DPR dan MPR\" Dia menuturkan, awalnya memang ada rencana pertemuan keduanya pada Kamis pagi, namun hingga Kamis sore pertemuan itu belum kunjung terwujud. \"Tapi, masalah utama bukan pada pertemuan Mega dan SBY,\" ujarnya.

      Sebenarnya, Megawati telah mengutus empat orang untuk bertemu dengan SBY, yakni Jokowi, Jusuf Kalla, Puan Maharani, dan Surya Paloh. Keempat orang itu diutus bertemu sejak Rabu (1/10). Sayangnya, hingga Rabu malam keempat orang itu gagal bertemu dengan SBY. \"Entah mengapa kok tidak bisa ketemu,\" ujarnya.

      Padahal, jika keempatnya bertemu SBY, maka pesan-pesan dari SBY tentu akan disampaikan pada Megawati. Sehingga, kondisi saat ini bisa saja berbeda. Namun, yang lebih disayangkan lagi, mengapa Partai Demokrat selalu berkomentar ingin bertemu Megawati, tapi ternyata utusan Megawati justru tidak ditemui. \"Ini yang anehkan?\" terang mantan Wakil Ketua DPR tersebut.

      Dapat diprediksi jika sikap dari Partai Demokrat selama ini memang cenderung ke KMP. Semenjak pilpres hingga pemilihan pimpinan DPR. \"Hingga sekarang, saya tidak melihat adanya perubahan sikap,\" jelasnya.

      Sementara itu Anggota DPR Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono enggan berkomentar soal gagalnya pertemuan antara SBY dengan Megawati. \"Saya rapat dulu,\" ujarnya ditemui di depan ruang rapat Paripurna.

      Namun, lanjut dia, saat ini Partai Demokrat berharap jika bisa berkontribusi soal pimpinan MPR. \"Kalau diminta, tentu kami siap. Itu saja ya,\" ujarnya lalu masuk ke ruang rapat paripurna.

      Berbeda dengan kalangan PDIP, sejumlah politisi Demokrat memang memiliki pandangan lain terkait komunikasi SBY-Mega. Politisi Demokrat Ruhut Sitompul, diantara yang menuding PDIP tidak menghargai itikad baik undangan pertemuan yang dilayangkan SBY kepada Megawati.

      Juru bicara Demokrat tersebut mengatakan dari dulu, dia termasuk yang ingin menjembatani pertemuan tersebut. Namun, setelah pihaknya mendengar adanya penolakan dari Megawati, politisi berlatarbelakang pengacara sekaligus artis itu akhirnya merasa kecewa.

            \"Pak SBY itu tetaplah dia manusia yang punya hati, punya rasa. Kurang apa sih Pak SBY merendah\" Dia masih presiden Republik Indonesia loh. Dia sangat wellcome untuk ketemu dengan Ibu Mega, tapi dari Ibu Mega sendiri yang menutup,\" beber Ruhut.

      Dia menegaskan, jika ada yang bilang SBY yang menutup pintu, maka hal itu salah besar. Menurut dia, SBY bukan tipe personal yang menutup pintu kepada pihak manapun untuk berkomunikasi.

      Meski tidak menyebut secara terbuka SBY kecewa karena yang datang memenuhi undangan justru utusan, dia menyatakan, kalau dalam berkomunikasi, ada hal-hal yang harus dihormati kedua belah pihak. \"Karena itu, kami berharap, publik mengerti lah, jangan menyalahkan Pak SBY,\" imbuh Ruhut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: