Selamat Bekerja Jokowi

                Bila perlu, para menteri diikat dalam kontrak kinerja, demi menunjukkan komitmen dan efektivitas ‘‘kerjanya. Menurut Ari, harus ada target capaian kerja yang harus dikerjakan menteri, agar mampu merealisasikan program-program pemerintahan baru.

                ‘‘Menteri tidak perlu bingung menunggu arahan, dan bisa langsung bekerja melakukan aksi,’‘ tandasnya.

                Di antara sembilan program Nawacita yang masuk dalam visi dan misi Jokowi-JK, ada salah satu program yang sangat mendekati komitmen dari pasangan calon itu untuk melakukan revolusi mental. Melakukan perubahan di bidang pendidikan merupakan salah satu komitmen revolusi mental yang dilakukan Jokowi-JK.

                Dalam berbagai kampanyenya, Jokowi selalu menekankan agar pendidikan dasar para siswa harus mendapatkan materi tentang pendidikan karakter, budi pekerti dan etika, dalam porsi yang lebih besar dibandingkan ilmu pengetahuan. Jokowi menyebut, pendidikan dasar di karakter dan etika itu harus menyentuh porsi 80 persen, sementara ilmu pengetahuan cukup 20 persen.

                Porsi pendidikan ilmu pengetahuan diperbesar saat menginjak SMP, namun jumlahnya tetap tidak sebesar pendidikan karakter, budi pekerti, dan etika. Komposisinya 40 persen untuk ilmu pengetahuan dan 60 persen untuk character building. Porsi besar ilmu pengetahuan baru didapat di tingkat SMA, yakni sebesar 80 persen berbanding 20 persen.

                Selain itu, Jokowi juga sering mengkampanyekan program tol laut. Tol laut adalah program Jokowi-JK untuk memaksimalkan potensi maritim Indonesia dengan mengembangkan infrastruktur di sektor kelautan dan sektor pendukungnya.

                Jokowi menyoroti, pengembangan infrastruktur laut harus dilakukan untuk mengatasi ketimpangan harga berbagai pahan pokok maupun mineral antar daerah. Konsep tol laut yang selalu didengungkan Jokowi adalah mengembangkan distribusi jalur laut dengan menambah jumlah kapal berukuran besar. Konsep tol laut ini menghubungkan distribusi jalur laut dengan menghubungkan lima pelabuhan besar, yakni Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Sorong (Papua Barat).

                Di pembenahan di bidang administrasi dan birokrasi, Jokowi menjanjikan akan menerapkan sistem elektronik dan jalur online, terutama untuk pengadaan barang dan jasa. Sistem seperti e-budgeting, e-purchasing, e-catalogue, e-audit, pajak online, maupun IMB online sudah dia terapkan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

                Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menambahkan, kalau pemerintahan Jokowi-JK mendatang tidak akan terpatok pada penyelesaian program 100 hari. ‘‘Pak Jokowi-JK tidak akan terpaku pada 100 hari atau berapa hari, tapi mana yang lebih prioritas untuk segera diimplementasikan,’‘ kata Andi

                Menurut dia, program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat terutama masyarakat bawah, salah satu yang utama. Diantaranya, tentang bagaimana segera mengimplementasikan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). ‘‘Itu tidak bisa dihitung dengan 100 hari atau berapa hari, tapi itu prioritas yang perlu segera direalisasikan,’‘ kata Andi.

                Selain KIP dan KIS, program lain yang juga menjadi prioritas adalah pembangunan infrastruktur vital. Terutama, yang bersentuhan dengan kebutuhan-kebutuhan langsung rakyat di tingkat bawah. ‘‘Misal, pembangunan pasar tradisional dan sarana pendukungnya,’‘ imbuhnya.

Jaga Komitmen Kerakyatan

Kalangan partai politik hampir semuanya memberikan tekanan agar pemerintahan Jokowi-JK menjaga komitmen kerakyatannya. Baik, mereka yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menekankan bahwa kepentingan rakyat banyak harus menjadi fokus seluruh program pemerintah kedepan. 

                Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon di Jakarta, kemarin. Fadli menilai, pemerintahan Jokowi-JK ke depan tidak perlu merisaukan konstelasi di parlemen. Posisi tersebut hanya membuang energi, dan justru membuat efektivitas pemerintahan menjadi terganggu.

                ‘‘Yang diperlukan pemerintahan yang akan datang adalah fokus, itu saja,’‘ kata Fadli kepada wartawan.

Sumber: