Jokowi Luncurkan KIS, KIP, KKS

Sementara itu  Staf Komunikasi Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (NP2K) Regi Wahana menuturkan, untuk warga yang belum menerima salah satu kartu, misalnya KIP, bisa meminta pihak sekolahan untuk didaftar. Nantinya, pihak sekolahan akan meneruskan data itu ke Dinas Pendidikan hingga ke Kementerian Pendidikan. ”Kan ada prosesnya, yang pasti kami tampung datanya. ”tuturnya.

Soal tata caranya, warga tinggal membawa KKS ke pihak sekolah dan membawa identitas diri. KKSini menjadi bukti bahwa anak usia sekolah pada keluarga tersebut berhak untuk menerima KIP. ”Setalh itu pihak sekolah yang mengurus semua,” jelasnya.

Lalu, kalau warga sudah mendaftar ke sekolah, berapa standar waktunya hingga warga bisa menerima KIP tersebut? Dia mengaku belum ada standar waktu untuk kapan warga yang telah mendaftar bisa menerimanya. Namun, yang pasti tentu akan diusahakan secepatnya. ”Kami tetap berusaha,” jelasnya.

Untuk penyebab warga belum menerima semua kartu-kartu itu, dia menerangkan ada sejumlah sebab. Misalnya, ada perubahan data pada data base, adanya perubahan domisili, atau justru karena kelahiran. ”Kalau itu akan dicek secara detil setiap keluarga yang belum menerima semua kartu itu,” terangnya.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI, Ronald Waas mengatakan, upaya ini juga berfungsi untuk mendorong akses keuangan kepada masyarakat secara lebih luas. Selain meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan, namun juga membantu mendekatkan masyarakat ke sektor keuangan formal. ”Sehingga, bagi perekonomian nasional penyaluran bantuan secara non tunai ini penting karena bisa jadi pintu masuk jutaan masyarakat miskin penerima bantuan dalam mengakses sektor keuangan formal. Sementara itu, sektor keuangan formal juga mendapat market baru yang sebelumnya sulit dijangkau,” ungkapnya di tempat yang sama.

Ronald mengatakan, peluncuran ini baru tahap awal dan dimulai di Jakarta. Selanjutnya akan diikuti dengan peluncuran program di daerah. BI pun siap untuk membantu dari sisi regulasi. Sebab, otoritas moneter ini memiliki tugas untuk mengatur uang elektronik sebagai salah satu bagian dari sistem pembayaran. ”Tapi bisnis modelnya semua dari Pemerintah. Termasuk untuk penjadwalannya. Kami support dari perizinan dan kemudahannya,” paparnya.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (persero) Tbk Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya siap memberikan hadiah kepada masyarakat yang tidak secara sekaligus mencairkan uang program sosial ini untuk kegiatan yang konsumtif. Sebab, pada dasarnya program ini diharapkan dapat meningkatkan budaya menabung di masyarakat.”Kami punya ide, kalau uangnya tidak diambil semua akan kami kasih barang-barang rumah tangga, seperti undian setrika, rice cooker. Itu dibutuhkan mereka,” jelasnya.

Budi menegaskan, apabila uang disimpan di e-money, pengguna tidak akan dipungut biaya adiministrasi. Sebaliknya, jika dicairkan, akan dikenai sejumlah biaya administrasi. ”Untuk yang agen bisa turun ke Rp 5.000 per transaksi. Biaya paling besar untuk agen Rp 4.000 per transaksi. karena agen kan melayani, jadi mesti ada untungnya,” terangnya.

 (ken/wan/mia/idr/gal)

Sumber: