Jokowi Luncurkan KIS, KIP, KKS

Sementara itu, ditemui dalam kesempatan yang sama Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menuturkan tata cara penukaran kartu perlindungan sosial (KPS) dengan tiga kartu baru ini. Pertama, para warga yang sebelumnya telah memperoleh bantuan kompensasi kenaikan BBM bersubsidi tahun 2013 lalu dapat membawa KPS miliknya ke kantor POS. Kelengkapan lain yang harus dibawa adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga. Petugas Kantor Pos kemudian akan memverifikasi data yang bersangkutan dengan data milik Kantor Pos. Jika cocok, maka petugas akan langsung memberikan kartu KIS, KIP, dan KKS. Jumlah kartu akan disesuaikan dengan jumlah keluarga. Misal, untuk satu keluarga dengan anggota seorang bapak, ibu, dan dua anak usia sekolah. Maka keluarga tersebut akan diberikan satu KKS, empat KIS dan dua KIP.

“Untuk KKS setiap rumah tangga sasaran (RTS) akan memperoleh uang sebesar Rp 200 ribu per bulannya. Bisa langsung dicairkan di PT Pos atau lembaga keuangan mikro yang ada di bawah bank mandiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Khofifah menuturkan bahwa proses pencairannya akan menggunakan e-money. Dana bantuan akan secara langsung dikirim ke rekening ponsel masing-masing pemegang kartu tanpa melalui perantara pejabat-pejabat daerah. “Upaya ini diharapkan dapat mengantisipasi adanya kemungkinan penyelewengan dan pemotongan dana dihilangkan,” pungkasnya.

Sementara itu peresmian dan pembagian KIS, KKS, dan KIP di Kantor Pos Fatmawati berjalan cukup lancar. Sekitar pukul 10.00 antrian warga di Kantor Pos sudah membludak. Warga tampak harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan tiga kartu tersebut.

Namun, ada sejumlah warga yang belum mendapatkan KIP, kendati ada anak usia sekolah di keluarganya. Misalnya, Suyatmi Warga Kuningan. Dia mengatakan, dirinya tidak mengetahui, mengapa belum menerima KIP. Padahal, dirinya memiliki dua anak yang masih sekolah. ”Saya cek di amplop itu memang baru ada dua kartu,” tuturnya.

Lalu, saat ditanya apakah ada penjelasan dari petugas mengapa hanya mendapat dua kartu, dia mengaku sama sekali tidak mendapat informasi apapun. ”Saya juga belum tau gimana cara menggunakan kartu-kartu ini kok,” jelasnya.

Sementara itu Warga Jalan Fatmawati, Moch Nafis mengaku justru ada anggota keluarganya yang belum mendapat KIS. Yakni, anaknya yang berumur dua tahun. ”Saat saya Tanya petugas, kemungkinan anak saya belum masuk data. Sebab, baru saja lahir, karena itu diminta untuk mendaftarkan lagi ke dinas kesehatan,” terangnya.

Apalagi, ternyata dia juga belum menerima KIP untuk seorang anaknya. Padahal, beberapa bulan sebelumnya, dirinya telah meminta pihak sekolah untuk mendaftarkannya. ”Kenyataannya saat pembagian saat ini belum dapat,” ujarnya.

Dia berharap bahwa anaknya bisa segera mendapatkan KIP. Sehingga, beban keluarganya akan lebih berkurang. ”Kalau tidak ada kartu itu gimana, kalau kami yang harus mengurus sendiri tentu kerepotan,” ujarnya ditemui di Kantor Pos Fatmawati.

Sementara itu sekitar pukul 12.30 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo kumolo datang sesuai rencana ke kantor pos tersebut. Dia langsung membagikan kartu ke sejumlah warga. Bahkan, dia menemani seorang warga untuk mengecek kartu perdana yang berfungsi sebagai e-card. ”Bisakan kartu perdananya, setelah dicek,” terangnya.

Menurut dia, pada tahap pertama akan dibagikan kartu untuk 8,9 juta warga di 9 provinsi. Salah satunya Jakarta. Untuk daerah lainnya masih dalam pembahasan. ”Harapannya, semuanya akan bisa menerima kartu ini tahun depan,” ujarnya.

Peresmian dan pembagian kartu ini menjadi bukti bahwa pemerintaha Jokowi tidak hanya berbicara. Namun, benar-benar bekerja untuk mewujudkan janji pemerintah. ”Kami tidak ingin bicara, tapi bekerja,” tegasnya.

Saat dikonfirmasi terkait adanya warga yang belum menerima KIP, Tjahjo menuturkan bahwa pembagian ini dilakukan bertahap. Tentu, selanjutnya perlu untuk meng-update semua data yang berasal dari BSM. ”Kami akan terus menambah data,” tuturnya.

Caranya, pemerintah akan mengerahkan semua struktur, dari kepala daerah hingga camat dan lurah untuk mengawasi KIS, KKS, dan KIP. Semua pejabat daerah akan diminta mengecek datanya, kalau ada warga yang belum menerima tentu harus dilaporkan. ”Lalu, kita akan buatkan kartunya,” jelasnya.

Pejabat daerah itu juga akan mengawasi apakah penerima kartu-kartu ini tepat sasaran atau tidak. Kalau memang ada yang tidak tepat sasaran tentu akandievaluasi kembali. ”Yang paling utama itu pengawasannya harus sampai akar rumput,” paparnya.

Sumber: