Jokowi Luncurkan KIS, KIP, KKS

Soal Kenaikan BBM Masih Bungkam

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana resmi meluncurkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat. Kemarin (3/11), acara peluncuran tersebut dilakukan di kantor pos Pasar Baru. Peluncuran ditandai dengan penyerahan kartu kepada sejumlah warga yang hadir di acara tersebut.

Acara peluncuran tersebut tampaknya berlangsung seadanya. Tidak ada acara seremonial. Warga yang tengah mengantre pun terlihat berdesak-desakan karena berebut ingin melihat Jokowi. Menurut Jokowi, ketiga kartu, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dipastikan telah mulai didistribusikan ke masyarakat, kemarin.

‘’Ini adalah sistem yang memudahkan masyarakat bisa mengakses ke pendidikan, kesehatan, dan juga sistem cash transfer seperti ini,\"kata Jokowi yang kala itu mengenakan kemeja batik bernuansa coklat, usai acara peresmian di Kantor Pos Pasar Baru, kemarin.

Jokowi pun berharap ketiga kartu tersebut bisa segera didistribusikan secara merata ke seluruh provinsi, dengan bertahap. Dia juga mengharapkan cakupan data penerima kartu bisa diperluas. Untuk itu, Jokowi mengaku siap menambah anggaran terkait pertambahan jumlah penerima kartu tersebut. \"Bisa saja kalau anggarannya memang nanti akan kita gedein. Kita harapkan sampai Desember, ke-19 provinsi (sudah disebarkan) rampung. Kita harapkan nanti dilanjutkan kembali ke tahun depan. Sementara untuk golongan tidak mampu,\"paparnya.

Menyoal kesiapan pihak-pihak terkait seperti institusi kesehatan dan pendidikan, Jokowi menyatakan persiapan tersebut juga akan dilakukan bertahap. Dia menekankan yang terpenting saat ini adalah penyebaran kartu hingga tuntas di seluruh provinsi di Indonesia.

\"Ini step pertama, kayak dulu di Jakarta. Pertama pegang ini (kartu) dulu, nanti step kedua kita akan membenahi pelayanan-pelayanan di RS,\"katanya.

Ketika ditanya kapan kartu tersebut bisa digunakan, Jokowi memastikan kartu tersebut sudah bisa dipakai begitu diterima. Dia juga sempat menyinggung pemilihan warna ketiga kartu yang berwarna cerah. \"Ya biar cantik. Ada yang merah, ada yang ijo,\"ujar dia.

Presiden RI ketujuh itu pun mengakui bahwa keberadaan kartu-kartu tersebut untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM. Menurut dia, pemerintah telah melakukan antisipasi untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat, pasca kenaikan tersebut. \"Ya menjaga daya beli dan yang jelas untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan,\"paparnya.

Mesk i membenarkan bahwa keberadaan kartu tersebut merupakan upaya antisipasi dampak kenaikan BBM, Jokowi masih belum bersedia membocorkan kapan harga BBM dinaikkan. Dia menegaskan bahwa hingga saat ini, hal tersebut belum diputuskan. \"Tidak bisa saya sampaikan sekarang, karena belum diputuskan. Ini kan urusan membagikan untuk kesejahteraan,\" imbuhnya.

Mendikbud Anies Baswedan menuturkan, pada peresmian kemarin pemerintah mendistribusikan KIP untuk 177 anak dari 600 keluar miskin yang mendapatkan KKS. Anies menjelaskan pemerintah akan memverifikasi ulang data penerima KIP. Sebab dalam skema BSM dulu, penerima kartu berbasis jumlah siswa miskin yang ada di sekolah.

Tetapi pada program anyar ini, basisnya adalah dari keluarga penerima KKS. ’’Jadi nanti dipastikan dulu jumlah sasaran penerima KKS,’’ kata Anies. Selanjutnya akan didata berapa jumlah anak-anak yang ada di keluarga miski penerima KKS itu.

Anies menjelaskan untuk tahun ini, anggaran program KIP menggunakan alokasi APBN 2014. Sedangkan anggaran KIP tahun depan menggunakan alokasi APBn 2015. Pemerintah juga akan mengusulkan revisi alokasi anggaran KIP melalui skema pembahasan APBN Perubahan 2014.

Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Hamid Muhammad menghimbau supaya orangtua masing-masing siswa mengambil sendiri uang bantuan dengan membawa KIP ke Bank BRI. ’’Cara ini seperti  model BOS dulu,’’ katanya. Mengambil langsung ke bank bisa mencegah terjadinya pemotongan atau praktek penyunatan dana. Pada pencairan dana BSM sebelumnya, banyak kepala sekolah yang mengambilkan dana BSM secara kolektif. Tetapi muncul laporan sekolah minta sebagian uang dari jasa membantu proses pencairan itu.

Sumber: