KMP Vs KIH di Bungo Kian Memanas

4 Fraksi Ngotot Bongkar AKD

MUARA BUNGO – Perseteruan antara anggota DPRD yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPRD Bungo kian memanas.

14 anggota dewan yang terdiri dari Fraksi Golkar, PAN, Gerindra, dan Bintang Persatuan semakin ngotot untuk membongkar Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Bahkan upaya-uapaya yang dilakukan oleh kubu KMP untuk bisa membongkar ulang AKD yang telah diplenokan tanggal 10 November lalu, sampai saat ini tidak membuahkan hasil. Semakin kuat barisan KMP untuk bongkar AKD, semakin kuat pula barisan KIH mempertahankan AKD yang telah disusun.

Juru Bicara (Jubir) KMP Z Aripin menegaskan bahwa, sampai saat ini pihaknya belum menyerah meskipun beberapa pertemuan untuk membahas hal tersebut sia-sia. “Sampai sekarang belum ada kejelasan. Kita tetap akan upayakan hal itu,” tegasnya.

Disinggung mengenai usulan Ketua DPC Demokrat Bungo, Sudirman Zaini yang mengharapkan agar KMP bersabar menunggu periode selanjutnya, menurutnya, usulan musyawarah bertujuan untuk menyelesaikan persoalan pembentukan AKD beberapa waktu lalu dan bukan untuk AKD tahap selanjutnya. “Tuntaskan dulu yang saat ini baru membahas yang akan datang,” imbuhnya.

Untuk itu, politisi Golkar ini mengatakan, pihaknya tidak akan pernah merekomendasikan nama-nama untuk masuk AKD. Ia berharap agar KIH bisa membuka diri dan jangan terlalu mementingkan ego agar ke depannya persoalan ini cepat selesai. Jika persoalan ini sudah tuntas, maka pekerjaan-pekerjaan yang ada juga tidak akan terbengkalai.

“Mari kita berembuk baik-baik. Jika mereka keras, maka ini akan merugikan kita semua. Salah satu kerugiannya yaitu AKD yang mereka pertahankan juga tidak akan di SK-kan, karena masih ada problem,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Fraksi Demokrat yang juga tergabung dalam barisan KIH, Waaki Musshalah berharap sebaliknya kepada pihak KMP. Menurutnya usulan KMP untuk musyawarah adalah bentuk dari sikap tidak lapang dada menerima hasil sebuah kompetisi.

“Musyawarah itu bagus jika memang sejalan untuk membangun Kabupaten Bungo. Namun jika musyawarah yang dihendaki untuk membongkar AKD, jelas itu bukan contoh yang baik,” tegasnya.

(hnd)

Sumber: