Pemerintah Hapus Raskin

JAKARTA - Pemerintah terus mematangkan rencana menghapus program beras untuk masyarakat miskin (raskin). Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, skema pembagian raskin seperti selama ini akan dihapus dan diganti dengan uang elektronik atau e-money.

\"Ini akan diintegrasikan dengan program pemerintah lainnya,\" ujarnya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden kemarin (15/12).

Menurut Rini, selama ini banyak masyarakat penerima raskin yang tidak memakan beras yang diterimanya karena kualitasnya dinilai kurang bagus. Karena itu, dengan skema e-money, masyarakat bisa menggunakannya untuk membeli beras sesuai dengan selera atau keinginannya. \"Beras itu kan kualitasnya (ber)macam-macam, jadi nanti masyarakat sendiri yang memilih,\" katanya.

Bagaimana jika uang dalam bentuk e-money nantinya tidak digunakan untuk membeli beras ? Rini mengatakan, hal itu sudah diantisipasi. Karena itu, e-money yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk kartu hanya bisa dibelikan beras di cabang-cabang Bulog maupun toko kelontong yang bekerjasama dengan Bulog. “Jadi semacam voucher, uang dalam kartu itu tidak bisa digunakan beli rokok, pulsa, atau lainnya, hanya bisa beli beras,” ucapnya.

Selama 16 tahun pelaksanaannya, program raskin memang banyak mendapat sorotan. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2013 lalu merilis dugaan penyimpangan program raskin yang disalurkan kepada 15,5 juta kepala keluarga tersebut.

Diantaranya, ada indikasi kartel yang melibatkan tengkulak untuk membeli beras-beras yang diterima masyarakat miskin dengan harga murah, lalu menjualnya kembali ke pasar. KPK juga menilai program raskin tidak memenuhi unsur 6T, yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi. Karena itu, KPK sudah meminta agar pemerintah mendesain ulang program ini.

Meski dinilai belum sempurna, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir tidak setuju jika program raskin dihapus dan diganti dengan e-money. Menurut dia, raskin selama ini tidak hanya menjamin kebutuhan pangan masyarakat miskin, tapi juga menjaga harga beras di pasaran. “Kalau harga beras menjadi mahal, uang yang diberikan juga tidak akan cukup,” ujarnya.

Dia menyebut, masyarakat miskin menerima 15 kilogram raskin dengan harga Rp 1.600 per kilogram. Sementara harga beras termurah di pasaran sekitar Rp 6.000 per kilogram. Karena itu, jika alasan pemerintah ingin memberikan uang agar masyarakat bisa membeli beras sesuai dengan keinginannya, maka anggaran raskin harus ditambah. “Apalagi di papua, selama ini raskin juga Rp 1.600 per kilogram. Kalau beras biasa, bisa lebih dari Rp 10.000 (per kilogram),” katanya.

Selain itu, pemberian e-money yang bisa dibelikan beras juga bisa menjadi kendala. Menurut Winarno, apakah uang tersebut bisa ditukarkan di semua toko kelontong, atau hanya di Bulog dan toko-toko tertentu yang jumlahnya terbatas, sehingga masyarakat kesulitan untuk membeli beras. “Jadi, kami mohon pemerintah agar mempersiapkan dulu dengan matang, jangan terburu-buru,” “ ucapnya.

Rini Soemarno sendiri mengakui, penghapusan raskin untuk diganti dengan e-money memang ditargetkan bisa dilaksanakan pada 2015. Namun, dia menyatakan jika detil waktu pelaksanaannya akan menunggu kesiapan, termasuk kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan e-money. “Juga kesiapan kementerian lain seperti Kementerian Sosial,” ujarnya.

(owi/sof)

Sumber: