Kegaduhan Rizal Berbuah Penugasan

‘‘Pak Rizal kan suaranya keras sedikit. Kalau nggak gitu bukan Rizal dong,’‘ kata Luhut, dengan nada santai, di komplek Istana Kepresidenan, kemarin.

Menurut dia, sikap Rizal beberapa waktu terakhir akan berubah seiring waktu. ‘‘Ya dia (Rizal Ramli, Red) kan baru (masuk kabinet), masih belum merasa kalau dia menteri,’‘ imbuhnya, enteng.

Pada kesempatan itu, dia juga meyakinkan kalau hubungan Rizal dan JK sudah tidak ada masalah. Karena itu, tidak perlu ada upaya rekonsiliasi lebih lanjut diantara keduanya. ‘‘Salaman itu mereka, bicara. Pak JK juga kasih arahan, nggak ada masalah,’‘ tuturnya.

Kritikan yang disampaikan Menko Maritim Rizal Ramli mendapat tanggapan dari parlemen. Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya menilai sejatinya tidak ada yang salah dengan apa yang disampaikan oleh Rizal, atas kritikannya terhadap sejumlah rencana pemerintah di bidang listrik dan transportasi udara.

  ‘‘Kalau secara substansi tidak salah,’‘ kata Tantowi.

  Menurut Tantowi, lebih baik jika pemerintah segera mengakhiri kegaduhan tersebut. Posisi Rizal sebagai salah satu Menko, tentu krusial dalam persepsi pihak yang ingin menanamkan investasi di tanah air. Kegaduhan itu juga akan menimbulkan kebingungan di mata rakyat. ‘‘Negara aman dan damai saja susah mendatangkan investasi asing. Apalagi kalau gaduh terus,’‘ ujarnya mengingatkan.

  Terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Rizal Ramli sebaiknya lebih pandai menata komunikasi. Sah-sah saja menyampaikan kritikan, namun tidak harus disampaikan secara terbuka. ‘‘Bukan seperti yang terjadi saat ini,’‘ ujar Fahri.

  Sebagai pembantu Presiden, memang tugas menteri memberi masukan. Namun, kritikan dan masukan cukup disampaikan di rapat internal, bukan lewat media. Hanya saja, Fahri juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Rizal salah dalam menyampaikan kritiknya. ‘‘Mungkin dia punya perhitungan dan riset yang matang,’‘ lanjutnya.

  Fahri berharap masalah itu bisa segera selesai. Hal ini karena, pemerintah masih memiliki banyak janji yang belum terealisasi. Publik saat ini membutuhkan pemerintahan yang konsisten, solid, dan tidak hanya mengumbar pencitraan saja.

  ‘‘Jangan sampai publik dan pasar menilai pemerintah gamang menetapkan kebijakan. Karena setiap pernyataan menteri sangat berkait erat dengan proses pembangunan,’‘ tandasnya.

(bay/dyn)

Sumber: