Presiden Minta Asap Selesai Bulan Ini

JAKARTA - Presiden Joko Widodo berharap penyelesaian bencana asap karena kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan, tak perlu berlama-lama lagi. Bulan ini, bencana asap yang juga telah mampir ke negara tetangga, Singapura dan Malaysia, tersebut diharapkan sudah bisa tuntas.

‘’;Presiden menginginkan proses penyelesaian asap bisa lebih cepat, dan kalau bisa dalam bulan ini sudah terselesaikan,’’  tutur Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (5/10).

       Dia menyatakan, harapan presiden itu bukan tanpa dasar. Selain berdasar laporan yang masuk bahwa titik api sudah mulai menurun, harapan juga disandarkan karena tidak lama lagi diperkirakan sudah masuk musim penghujan.

       ‘’Nah, ketika nanti sudah masuk musim hujan, presiden instruksikan agar (penanganan) jangan sampai berhenti,’’ lanjutnya. Upaya harus diteruskan, terutama untuk penanganan lahan gambut. Yaitu, dengan meneruskan pembangunan kanal-kanal bersekat untuk rewetting perendaman).

       Pramono menambahkan, terkait langkah percepatan penanganan bencana asap nantinya, presiden akan semakin mengintensifkan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Termasuk, juga dengan panglima TNI dan kapolri.

       Hingga hari ini, bencana asap masih menyelimuti sejumlah wilayah. Diantaranya, kabut asam masih terus menyelimuti Riau dan Jambi. Khusus untuk Riau, misalnya, masyarakat setempat terus terkepung asap setidaknya sudah sejak tiga bulan yang lalu. ‘’Karena itu, presiden sudah instruksikan agar ini diselesaikan secepatnya,’’ tandas mantan wakil ketua DPR dari PDIP tersebut.

       Lalu, apakah akan menerima bantuan penanganan dari negara tetangga atau tidak? ‘’Kami lihat dulu, hari-hari kedepan ini. Kami lihat dulu bagaimana perkembangannya, tapi yang jelas, titik api sudah turun,’’katanya.

       Menurut dia, kemungkinan dibukanya keterlibatan negara tetangga untuk turut mengatasi bencana asap, lebih pada faktor kemanusiaan. Bahwa, pemerintah Indonesia sadar, negara tetangga juga terkena dampak bencana asap akibat kebakaran di wilayah Indonesia. ‘’Oleh sebab itu, kita juga harus berempati,’’ujar Pramono.

       Tawaran bantuan negara tetangga terkena dampak, khususnya Singapura, sebenarnya telah diajukan sejak beberapa waktu lalu. Namun, melalui Menteri LHK Siti Nurbaya, pemerintah Indonesia tak kunjung memberikan lampu hijau.

 

       Sementara itu, Manajer Kebijakan dan Pembelaan HUkum WALHI Muhnur Satyahaprabu menyebutkan bahwa hingga sekarang peran sebenarnya sudah ada. Namun, tidak menyentuh pada tindak monopoli lahan, industri, permasalahan pembukaan hutan/ lahan, pengawasan hingga pada penanggulangan.

       WALHI pun memantau ada ribuan api di 80 persen wilayah konsensi di lahan gambut yang terbakar. ‘’Ada beberapa titik di anak perusahaan dan afiliasi perusahaan-perusahaan besar,’’ ungkapnya. Seperti 27 titik di Grup Wilmar, 29 titik di Grup APP/Sinar Mas, 6 titik di Grup RGM/APRIL dan 4 titik di Grup Sampoerna.

       Penanganan ini dinilai masih kurang transparansi dan terbuka. ‘’SDM dan duit sebenarnya pemerintah punya dan tidak terkendala,’’sebutnya. Namun, hanya permainan politik dan perlu adanya kemauan yang besar dalam menyelesaikannya. Tak hanya itu, pemerintah juga perlu menjalankan Undang-Undang yang ada. Seperti, review perijinan, pencabutan ijin, pemulihan lingkungan, pendeteksian dini titik api dan peta rawan kebakaran.

(dyn/lus)

Sumber: