Jelang Setahun Kinerja Jokowi- JK

      Hal itu kemudian diperparah dengan lemahnya penyelesaian kasus-kasus tersebut. Untuk kriminalisasi KPK, tim 9 yang sempat dibentuk Jokowi tidak bisa berbuat banyak. \"Cuma diperkenalkan di istana tapi gak ada hasilnya,\" imbuh pria yang akrab disapa Eson tersebut.

      Pola yang sama juga terjadi dalam polemik pembahasan RUU KPK. Di mana Jokowi hanya melakukan penundaan tanpa benar-benar menghentikannya. Padahal, lanjut Eson, penundaan tersebut hanya seperti bom waktu, yang bisa kembali meledak. \"Harusnya tarik dari prolegnas,\" tuturnya.

      Lantas bagaimana dibandingkan SBY? Menurutnya, apa yang dilakukan SBY dalam agenda pemberantasan korupsi sedikit lebih baik dari Jokowi. Salah satunya tercermin dari kecepatan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) soal Percepatan pemberantasan korupsi. Di era SBY, Inpres tersebut sudah keluar dua bulan pasca pelantikan. Sementara Jokowi baru mengeluarkannya setelah tujuh bulan menjabat.

      Untuk bisa mensukseskan agenda pemberantasan korupsi, Emerson berharap ke depannya Jokowi bisa menjadikan hal tersebut sebagai program prioritas. \"Selain pembangunan ekonomi tentunya,\" terangnya.

      Terkait teknisnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama dengan keluar dari bayang-bayang kepentingan parpol. Sebab, hal itu yang akan membatasi ruang Jokowi dalam mengambil kebijakan. Kedua, Jokowi harus menunjuk staf khusus pemberantasan korupsi. \"Jadi butuh staf khusus yang konsen di situ,\" pungkasnya.

(gun/far)

Sumber: