Jelang Setahun Kinerja Jokowi- JK

 

            Sayangnya, sikap tegas tersebut hanya dilakukan jika diplomasi yang terkait dengan urusan dalam negeri. Peran-peran Indonesia yang biasanya bisa ikut berkontribusi dalam penyelesaian isu internasional tidak terlihat di era Jokowi. ‘’Kedepannya pemerintah harus aktif dalam isu internasional. Misalnya, menunjuk Marty Natalegawa untuk rekonsiliasi Korea Utara dan Korea Selatan,’’terangnya.

            Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care justru menilai kinerja diplomasi Jokowi tak cukup cemerlang. Salah satunya, peristiwa kecolongan pemerintah terkait eksekusi dua TKI di Arab Saudi. ‘’Solusi, pemerintah dengan moratorium pun solusi yang tepat. Seakarang malah ada ribuan TKI yang berangkat secara ilegal,’’ungkapnya.

Kinerja pemerintahan Jokowi – JK di bidang hukum sebenarnya sejak sudah mendapatkan sorotan publik sejak 100 hari kerja pertamanya. Keraguan publik itu muncul seiring diangkatkan pimpinan penegak hukum yang dianggap tidak tepat.

      Misalnya dipilihnya H.M Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang merepresentasikan titipan Partai Nasdem selaku partai pendukung Jokowi-JK. Prasetyo dianggap tidak memiliki track record yang mumpuni selama berkarir sebagai jaksa. Padahal saat itu publik menyuarakan sejumlah nama untuk diangkat sebagai Jaksa Agung. Mulai M. Yusuf (Jaksa sekaligus Ketua PPATK), Artidjo Alkostar (hakim agung) hingga Mahfud MD.

      Namun Jokowi tak bergeming dan tetap mengangkat Prasetyo. Keraguan publik pun mulai terjawab, terutama ketika beberapa hari lalu KPK menetapkan Sekjen Partai Nasdem Rio Patrice Capella sebagai tersangka. Rio menerima uang dari Gubernur Sumatera Utara (nonaktif) Gatot Pujo Nugroho terkait pengamanan di Kejati Sumut dan Kejagung.

      Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Susanto Ginting mengatakan Presiden Jokowi dalam beberapa momentum tidak bisa menunjukan sikap yang menjelas dan cenderung menghindar dari masalah.

‘’Di luar pembiaran kriminalisasi dan pelemahan KPK, presiden juga tidak tegas memilih pimpinan lembaga hukum dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan,’’  ujar Miko. Padahal jelas publik sempat menolak H.M Prasetyo dan Komjen Budi Gunawan sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan dan kepolisian.

      Ya, Budi Gunawan memang termasuk contoh yang konkrit. Publik menolak Budi sebagai Kapolri karena sempat terjerat kasus korupsi di KPK. Bukannya mencari figur kapolri lainnya, Jokowi tetap memaksakan Budi Gunawan. Meskipun akhirnya tak menjadi Kapolri, namun kini Budi Gunawan tetap melenggang sebagai Wakapolri.

‘’Kami berpendapat dalam satu tahun pemerintahan ini, penegakan hukum belum mencerahkan dan cenderung mengkhawatirkan,’’jelas Miko.

      Miko menyampaikan hal tersebut karena sampai sekarang upaya melemahkan KPK masih terkesan dibiarkan presiden. Yang terbaru ialah sikap presiden yang belum tegas untuk menghentikan revisi UU KPK. Publik melawan upaya revisi itu karena beberapa pihak ingin menyelipkan draf-draf pasal yang menggembosi fungsi KPK.

‘’Sektor hukum terlibat belum menjadi prioritas pemerintahan Jokowi -; JK. Padahal penegakan hukum yang kerap blunder ini membawa dampak di sektor lainnya,’’ jelas Miko. Salah satu contohnya ialah sempat munculnya ketakutan pejabat menggunakan anggaran karena khawatir dikriminalisasi.

      Meskipun menolak berkomentar mengenai kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi - JK dibidang hukum, beberapa pimpinan KPK tak bisa menunjukan kekesalannya terhadap pemerintah. Terutama ketika adanya pemerintah ngotot untuk tetap melakukan revisi terhadap UU KPK.

      Indriyanto Seno Adji misalnya dia sempat menyatakan lebih baik KPK dibubarkan jika beberapa pihak tetap memaksakan revisi UU KPK. Ketua KPK Taufiequrahman Ruki juga beberapa kali meminta agar KPK dilibatkan dalam pembahasan revisi UU KPK. Namun hingga saat ini permintaan itu tak kunjung dikabulkan.

      Sementara itu, Peneliti Indonesian Corruption Watch, Emerson Yuntho menilai, kinerja pemerintahan Jokowi dalam agenda pemberantasan korupsi sangat tidak memuaskan. Sebab, dalam satu tahun pemerintahannya berjalan, banyak peristiwa yang justru melemahkan semangat pemberantasan. \"Mulai dari Kriminalisasi KPK dan aktivis anti korupsi, hingga pelemahan UU KPK,\" terangnya, Kemarin (18/10).

Sumber: