APBN 2016 Bernawacita?

Jumlah tersebut belum ditambah tambahan dana dari APBD pemda setempat. Seperti diketahui, salah satu program pemerintahan Jokowi adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

  

“Soal dana desa kita harus cermat karena komponen yang diterima desa bukan hanya APBN, porsi yang besar dari APBD kabupaten/kota yang bersangkutan. Saya menyaksikan sendiri, sebuah Kabupaten dengan Pontianak, itu satu desa menerima di atas Rp 1 miliar, besaran dana itu kombinasi pemerintah pusat dan daerah,”papar Bambang.

 

Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika menyebut, pembangunan desa memang menjadi prioritas. Sebab, dalam gerak roda pembangunan ekonomi selama ini, wilayah perdesaan selalu tertinggal dengan perkotaan. Persentase jumlah penduduk miskin pun lebih banyak berada di perdesaan. \"Jadi kenaikan Dana Desa yang lebih dari dua kali lipat ini sangat menggembirakan,\" ujarnya.

 

Selain dana desa, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya itu juga menyoroti naiknya subsidi bunga kredit yang tahun ini hanya Rp 2 triliun, tahun depan melonjak hingga Rp 16 triliun. Kenaikan ini akan sangat karena kredit bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kecil yang sebagian besar berada di perdesaan. \"Jadi dari sisi kebutuhan masyarakat perdesaan, APBN 2016 sudah sangat tepat,\" katanya.

 

Bambang Brodjonegoro menambahkan, program lainnya menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia  melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program \"Indonesia Pintar\" serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program \"Indonesia Kerja\" dan \"Indonesia Sejahtera\".

 

Terkait program tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 419,17 triliun atau sebesar 20 persen dari total APBN 2016 sebesar Rp 2.095,72 triliun. Sementara anggaran kesehatan untuk pertama kalinya  sepanjang sejarah, besarannya sesuai dengan amanat undang-undang yaitu 5 persen dari APBN atau sebesar Rp 106,1 triliun. Naik signifikan sebesar 43 persen dibandingkan tahun ini yang hanya Rp 74,3 triliun. \"Artinya, pengalihan subsidi BBM dialihkan ke sektor yang lebih bermanfaat, yakni pendidikan dan kesehatan,\" jelasnya.

 

Staf Khusus Menteri Keuangan Arif Budimanta mengatakan, salah satu catatan penting dalam APBN 2016 adalah naiknya anggaran infrastruktur, dari tahun ini Rp 290,3 triliun menjadi Rp 313,5 triliun, atau terbesar sepanjang sejarah APBN. Jika ditambah dengan belanja modal BUMN yang juga didorong menggenjot pembangunan infrastruktur, nilainya jauh lebih besar. \"Sebab, infrastruktur ini adalah urat nadi ekonomi,\" ujarnya.

 

Menurut Arif, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendukung kebijakan pemerintah yang tengah giat-giatnya memperbaiki iklim investasi. Sebab, selama ini minimnya infrastruktur memang selalu menjadi keluhan utama investor, selain berbelitnya birokrasi dan regulasi. \"Jadi, ini bagian dari skema besar untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi,\" katanya.

Sumber: