Tahun 2019, Masa Kelabu Honorer K2

JAMBIEKSPRES.CO.ID- Tahun telah berganti. Honorer K2 berharap rangkaian rasa kecewa pada 2019 semuanya menguap, berubah kegembiraan di 2020. Berharap status menjadi PNS bukan lagi sekedar angan-angan.

Mesya M, Jakarta

BANYAK kejadian yang dialami honorer K2 di 2019. Kejadian yang membuat sebagian dari mereka terhempas [ada rasa keputusasaan. Ada yang memutuskan alih profesi. Ada yang ancang-ancang merantau ke luar negeri, menjadi TKW.

Di awal tahun politik, Ferbruari 2019, mereka diberi kesempatan ikut seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Sebanyak 75 ribu kuota PPPK disiapkan, meski kemudian hanya terisi 50 ribuan.

Kebijakan Presiden Joko Widodo oleh sebagian honorer K2, dinilai sangat kental dengan nuansa politis. Mengingat PP Manajemen PPPK baru diterbitkan pada November 2018. Sementara regulasi untuk pengadaan PPPK belum ada.

Rekrutmen PPPK dari jalur Honorer K2 tahap pertama ini, prosesnya terlihat dipaksakan. Dari segi waktu, dari segi regulasi yang belum siap.

Kebijakan ini efeknya luar biasa. Banyak daerah yang tidak siap melaksanakan karena belum mengalokasikan anggaran. Karena ini kebijakan pusat, sebagian besar pemda tetap melaksanakannya meski terasa sangat prematur.

Hasilnya, sangat dirasakan honorer K2. Sekira 50 ribu honorer K2 yang lulus tes, sampai 31 Desember 2019 tidak jelas nasibnya.

Mereka belum mengantongi NIP PPPK. Belum bisa menikmati gaji setara PNS dan masih menerima honorarium sebagai honorer.

Dampak lainnya adalah, honorer K2 terpecah belah. Saat rekrutmen PPPK tahap I dibuka Februari, sebagian besar belum bisa ikut. Ada yang memang menolak ikut tes karena berharap jadi PNS.

Sementara yang sudah ikut, harus menerima tekanan batin dari sesama honorer K2. Mereka harus mendapatkan cap sebagai pengkhianat karena memilih menjadi PPPK. Dianggap tidak setia pada visi perjuangan, lewat sejumlah aksi demo yang sudah digelar, yakni satu tujuan: menjadi PNS.

Seperti yang dirasakan Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih dan Koordinator Wilayah PHK2I Jawa Tengah Ahmad Saefudin. Keduanya, lulus PPPK dan harus menerima hujatan dari anggotanya.

Keikutsertaan Titi dalam PPPK mendapatkan kritikan tajam dari pengurus dan anggota lainnya. Komitmen perjuangan menjadi PNS diragukan.

\"Kami sebenarnya kecewa karena Bu Titi itu tidak komitmen. Mana yang katanya PNS yes, PPPK no. Ini malah kebalikannya, PNS no, PPPK yes,\" kata Karno, wakil ketua PHK2I kepada JPNN.com, Selasa (31/12).

Sumber: