Gibran Memang Lebih Pas Ditarungkan di Pilkada DKI Jakarta

 JAKARTA – Sosok Gibran Rakabuming Raka, disebut-sebut bakal ditarungkan di Pilkada DKI. Itu jika benar nantinya Pilkada DKI benar-benar digelar pada 2024. Isu ini menggelinding berbarengan dengan sejumlah parpol koalisi pemerintah yang balik kanan menolak pembahasan resvisi UU Pemilu.

Manuver ini dituding sebagai langkah Presiden Jokowi untuk menaikkan putra sulungnya itu. Kalaupun memang benar demikian, memang cukup realistis jika Gibran bertarung di Pilkada DKI 2024.

Itu jika dibandingkan apabila Wali Kota Solo terpilih itu maju di Pilpres 2024 mendatang. Demikian disampaikan analis politik Iwel Sastra kepada RMOL (jaringan PojokSatu.id), Jumat (12/2/2021). “Saya tidak begitu yakin kalau Gibran akan maju pada pilpres 2024 walau hanya sebagai calon wakil presiden,” ujarnya.

Menurutnya, Anies juga diyakini bakal maju dalam pertarungan Pilpres 2024. Dengan demikian, maka ini menjadi kesempatan bagi pada kandidat menjadi jauh lebih terbuka.

“Sepertinya 2024 Gibran lebih melihat peluang pada pilkada DKI dibanding pilpres,” ulasnya.

Direktur Mahara Leadership ini menilai, Gibran pun memiliki peluang memimpin DKI. “Apalagi dia masih sangat muda, sehingga lompatan maju dalam pilpres lebih terbuka pada tahun 2029,” tandasnya.

Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat, Irwan Fecho curiga Presiden Jokowi sengaja mempersiapkan Gibran untuk Pilgub DKI Jakarta di 2024 mendatang.

Hal ini dikatakan Irwan lantaran parpol pendukung pemerintah tiba-tiba sepakat menunda pembahasan revisi UU Pemilu.

“Mungkin saja kan keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta. Karena dirasa terlalu cepat Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022,” ujar Irwan.

Perubahan sikap parpol koalisi pemerintah itu, kata Irwan, menujukkan sikap inkonsistensi.

Sebab sebelumnya, mereka menginginkan revisi UU Pemilu tapi mendadak pembahasan dan dihentikan.

“Kecurigaan bahwa pemerintah dan parlemen hanya memikirkan kepentingan kekuasaan semata sangat susah untuk dibantah,” katanya.

Apalagi, sambungnya, revisi UU Pemilu ini sejatinya adalah kehendak seluruh fraksi di parlemen ditandai dengan masuknya RUU Pemilu dalam prolegnas prioritas 2020.

“Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan,” tambahnya.

Sumber: