KLB Kubu Moeldoko Diakui Negara, Ketua Demokrat Sulsel: Parpol Terancam Rapuh

MAKASSAR — Partai Demokrat masih dalam suasana ‘berkabung’ setelah Panglima TNI di era ayah AHY, Moeldoko benar-benar dikukuhkan sebagai Ketua Umum Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

Segala upaya telah ditempuh loyalis Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), termasuk mendorong Kementerian Hukum dan HAM bersikap netral dan jernih melihat situasi.

Termasuk yang tersaji hari ini, Senin (22/3/2021) sebanyak 24 Ketua DPC Demokrat se Sulsel minus Maros, Tana Toraja dan DPC Demokrat Luwu hadir di kantor DPD Jl Mirah Seruni, Makassar.

Mereka menyatakan dukungan di hadapan notaris, sekaligus beranjak ke Kanwil Kemenkumham Sulsel menyatakan keabsahan kepengurusan.

Demokrat Sulsel yang dipimpin langsung punggawanya, Ni’matullah Erbe menegaskan, akan menghadapi situasi ini dengan cara beradab melalui mekanisme hukum. Ingin menyelesaikannya secara baik-baik. Karena demokrasi tanpa etika dan aturan hukum tidak lebih dari hukum rimba.

“Kami tidak mau demokrasi rusak sedemikian parah, orang menggunakan kekuatan dan kekuasaan demi merebut paksa kepemimpinan partai yang sah,” ucap Ni’matullah.

“Kami ingin pengawalan pihak yang berwajib. Karena kami ingin menyelesaikan dengan cara beradap, jika ada pihak-pihak yang menempuh cara di luar itu kami juga sudah siap,” sambungnya.

 

Wakil Ketua DPRD Sulsel itu mengklaim langkah-langkah yang ditempuh pihaknya selama ini bukan semata-mata untuk kepentingan Demokrat. Upaya lewat jalur konstitusional itu sebagai cerminan bahwa Demokrat tak ingin tatanan demokrasi di negeri ini dengan mudahnya dilecehkan dan diinjak-injak.

Makanya, kata Ni’matullah, tagline perlawan Demokrat terhadap kawanan kudeta adalah ‘Selamatkan Demokrat, Selamatkan Demokrasi’.

“Apabila persoalan KLB ini diakui oleh pihak berwenang, maka ini akan mendorong partai politik berada dalam situasi yang rapuh. Kalau semua kegiatan yang bernama KLB itu diakui. Karena tidak ada syarat apapun yang secara waras yang diterima akal sehat. Kita tidak ingin demokrasi rusak hanya karena kepentingan tidak jelas,” pungkasnya. (endra/fajar)

Sumber: www.fajar.co.id

Sumber: