Moeldoko Makin Kejepit, Kalau Masih Maksa Maju ya Bakal Babak Belur

JAKARTA – Pemerintah melalui Kemenkumham sudah menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum. Menanggapi hal tersebut, Partai Demokrat kubu Moeloko menyatakan menghormati keputusan tersebut.

Akan tetapi, pihaknya memastikan akan melakukan upaya hukum yang melayangkan gugatan ke PTUN.

Namun, langkah demikian dinilai malah akan membuat Moeldoko menjadi lebih babak belur. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai itu sebagai langkah yang tidak tepat.

Kendati memang diakuinya bahwa kubu Moeldoko memang memiliki hak yang membawa hal itu ke PTUN. Sebab, hal itu hanya akan lebih memperburuk citra Moeldoko.

“Secara politis itu langkah yang akan memperburuk citranya, juga tidak tepat,” ungkapnya kepada RMOL (jaringan PojokSatu.id), Jumat (2/4/2021) malam.

Di sisi lain, publik juga sudah memahami bahwa Moeldoko memang telah merebut kepemimpinan AHY dengan cara di luar kewajaran politik.

“Oublik telah mengetahui jika upaya Moeldoko merebut Demokrat di luar tindak tanduk politik yang baik,” sambungnya.

Selain itu, apabila Moeldoko tetap bersikukuh mengajukan gugatan ke PTUN, maka hal itu membuktikan Moeldoko memiiki hasrat politik kuat. Sebaliknya ia menyarankan agar mantan Panglima TNI itu mendirikan sendiri partai politik. “Jika benar ia miliki modal membangun sebuah Parpol, akan jauh lebih terhormat jika membuat Parpol baru, tanpa skandal dan tentu lebih ksatria,” tandasnya.  (rmol/pojoksatu)

Sumber: www.pojoksatu.id

Sumber: