Menumpas KKB Papua Bukan Pelanggaran HAM, Memangnya para Pembunuh Rakyat tak Berdosa Itu Peduli HAM?
JAKARTA – Ketua MPR RI menyatakan, negara harus bertindak tegas dengan menumpas KKB (kelompok kriminal bersenjata) di Papua. Menurutnya, penumpasan KKB di Papua itu sama sekali bukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM).
Apalagi, selama ini juga sudah terbukti aksi-aksi KKB yang sudah banyak menelan korban jiwa dan harta benda. “Ini bukan soal pengabaian HAM. Ini soal keselamatan rakyat,” tegas pria yang akrab disapa Bamsoet ini dikutip dari Antara, Rabu (28/4/2021).
Bamsoet pun mempertanyakan alibi KKB di Papua yang selama ini selalu berlindung di balik HAM. “Memangnya para pembunuh rakyat tak berdosa itu peduli HAM?,” tegasnya lagi.
Karena itu, sambungnya, negara wajib merespons dengan tegas aksi KKB yang selama ini sudah memerangi negara. Itu ditandai dengan pembunuhan Kabinda Papua, sejumlah prajurit TNI-Polri, warga sipil, hingga pembakaran sekolah, rumah, serta properti lain milik masyarakat.
Pernyataan itu diutarakan Bamsoet menanggapi pernyataan sikap dan pola pikir PBHI terkait kekerasan bersenjata yang dilakukan KKB di Papua. “PBHI harusnya juga menghayati dan bersimpati kepada semua pihak yang anggota keluarganya menjadi korban kekerasan bahkan pembunuhan oleh KKB,” sesalnya.
Mantan Ketua DPR RI ini juga menegaskan, untuk keutuhan NKRI dia siap bertanggung jawab. “Yang penting para pembunuh, anggota gerakan separatis dan teroris yang tidak peduli HAM itu musnah dan rata dulu,” tegas Bamsoet.
Dengan demikian, rakyat Papua nantinya bisa hidup tenang dan damai kembali. “Jika ada yang mempersoalkan statement saya, soal HAM kita bicarakan kemudian,” ucapnya.
“Sebagai pimpinan MPR saya siap pasang badan dan bertanggung jawab,” sambung Bamsoet.
Menurutnya, jika memang PBHI selalu memperjuangkan keadilan, semestinya juga bersimpati kepada negara dan semus keluarga korban kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan KKB.
“Bukan hanya bersimpati kepada KKB dan membela HAM mereka,” kecam Bamsoet.
Sikap Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan, dalam penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, harus dilakukan dengan tegas terukur dengan pendekatan hukum.
Akan tetapi, tetap agar hal itu tidak berbenturan dengan nilai hak asasi manusia (HAM). Hal itu diungkap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam konferensi pers secara daring, Rabu (28/4/2021).
“Presiden sudah wanti-wanti soal penanganan KKB ini. Harus tegas, tetapi tidak boleh mengabaikan HAM,” ungkapnya dikutip dari Antara.
Kendati demikian, Moeldoko menilai kejahatan yang dilakukan KKB di Papua memasuki babak baru. Pasalnya, kejahatan KKB sudah mulai menjurus pada tindakan terorisme.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
