Jokowi Sudah Tolak Amandemen UUD 1945 untuk Jabatan 3 Periode, Said Didu: Biasanya yang Dilakukan Malah Sebali

JAKARTA– Wacana amandemen UUD 1945 kembali mencuat. Itu setelah Ketua MPR RI, Bambang Sosesatyo menyinggungnya dalam acara peringatan Hari Konstitusi dan Ulang Tahun MPR ke-76, Rabu (18/8/2021).

Terlebih, koalisi pemerintah saat ini dengan bergabungnya PAN hanya membutuhkan 3 kursi DPD RI untuk memuluskan perubahan UUD 1945.

Tokoh Nahdatul Ulama (NU), Umar Hasibuan pun mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pernyataannya pada akhir tahun 2019 lalu.

Saat itu, Jokowi yang ditanya soal wacana masa jabatan presiden 3 mengatakan pihak yang memunculkan wacana itu hendak mencari muka ke dirinya.

“Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya produk pemilihan langsung. Saat itu waktu ada keinginan amandemen, apa jawaban saya? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana,” kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

“Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amendemen,” sambungnya.

Daripada amandemen UUD 1945 melebar, Jokowi meminta lebih baik berfokus ke tekanan-tekanan eksternal. Jokowi tak langsung menunjuk hidung pihak yang dia maksud, namun dia menyebut ada yang ingin mencari muka hingga menjerumuskannya.

“Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya punya muka. Ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan,” ucap Jokowi.

Gus Umar sapaan akrabnya pun berharap, Jokowi masih mengingat pernyatannya itu. Dan tidak memaksakan kehendak dengan merubah konstitusi negara.

” Saya berharap @jokowi konsisten menolak amandemen UU ttg perpanjangan jabatan presiden 3 priode. Semoga,” tulis Gus Umar dengan menyertakan potongan video konferensi pers Jokowi.

Cuitan Gus Umar itu lantas dikomentari Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu. Dirinya menyinggung kebiasaan buruk pemerintah saat ini. Di mana ada beberapa kebijakan atau kejadian yang justru berbanding terbalik dengan rencana atau apa yang diucapkan. “Biasanya yg terjadi/dilakukan adalah sebaliknya,” sindirnya. (msn/fajar)

Sumber: www.fajar.co.id

Sumber: