Workshop Kurikulum Program Studi Ilmu Politik

SETELAH melaksanakan Workshop Kurikulum Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi (FH - Unja) kembali melaksanakan Workshop Kurikulum Prodi Ilmu Politik di Yello Hotel Jambi. Dalam Workshop  Kurikulum Ilmu Politik kali ini mengangkat tema \"Penguatan Kurikulum Pendidikan Tinggi Ilmu Politik Mendukung Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Menuju Sarjana Unggul\". Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, Dr. Arfa\'i, S.H.,M.H mengatakan, dari workshop sebelumnya ternyata banyak sekali kontribusi yang bisa dibenahi termasuk dari kurikulum bagi Prodi Ilmu Politik.

\"Acara ini adalah dari kita dan untuk kita. Bagaimana nantinya kita dapat meramu dengan baik apa yang menjadi kurikulum terbaru kita,\" kata Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, Dr. Arfa\'i, S.H.,M.H kemarin (23/11).

Dengan kurikulum terbaru nantinya program studi bisa bereksperimen untuk menghasilkan mutu yang mumpuni dan sesuai dengan arahan Mendikbud terkait program MBKM. Namun, tentu saja eksperimen yang dilakukan tetap sesuai jalur dan memiliki daya ikat seperti yang termaktub dalam visi dan misi fakultas.

\"Saya ucapkan terima kasih kepada panitia, yang telah menyelenggarakan acara ini sejak jauh-jauh hari. Semoga apa yang kita lakukan menjadi kebaikan, koreksi bagi kurikulum kita, dan dari kegiatan dapat memberikan masukan yang lebih baik menuju sarjana unggul,\" harapnya.

Sementara, Pakar Komunikasi Politik yang juga Ketua Program Studi Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Iding Rasyidin, M.Si selaku narasumber mengungkapkan, workshop yang dilakukan adalah untuk menata Prodi Ilmu Politik, dalam penerapan MBKM secara teoritis kampus.

\"Saran kami untuk draft kurikulim Prodi Ilmu Politik Universitas Jambi adalah, agar struktur kurikulum sebaiknya disesuaikan dengan MBKM. Rencana impelementasi hak belajar selama 3 semester. Beberapa aspek yang perlu ada dalam peninjauan universitas value setelah visi-misi dan tujuan evaluasi kurikulum dan tracer study, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL, red) serta matrik hubungan antara CPL dan profil lulusan,\" papar Dr. Iding Rasyidin, M.Si.

Dia pun menyarankan untuk Mata Kuliah diantaranya, perlu dipertimbangkan jumlah SKS (147) yang cukup banyak, profil lulusan apakah sudah terlalu banyak, mata kuliah yang tidak relevan seperti Ilmu Alamiah Dasar, mata kuliah yang terbaiknya diperbaharui seperti Pengantar Filsafat menjadi Filsafat Politik, Politik Gender menjadi Gender dan Politik.

\"Mata kuliah yang tampak beririsan  seperti demerger atau diambil salah satunya, seperti Ilmu Negara dan Pengantar Hukum Tata Negara dan Kajian Kepemiluan serta Studi Penyelenggaraan Pemilu,\" urainya.

Sekretaris Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, M. Yusuf, S.Sos.,M.IP berharap dari workhsop mendapat masukan bagi pengembangan kurikulum, karena dalam perjalanan ternyata masih banyak yang dievaluasi, serta harus inklusif dan responsif. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi di PT maka prodi pun harus mampu beradaptasi.

Sumber: