2023 Honorer Dihapus, Tenaga Honorer Kota Jambi Akan Melawan

JAMBI – Pemerintah pusat memiliki wacana akan menghapus honorer pada 2023 mendatang. Wacana tersebut mejadi gejolak dilingkaran honorer di daerah. Salah satunya Kota Jambi.
Dewan Penasehat Ikatan Honorer Kota Jambi (IHKJ), Elyade mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan adanya wacana pemerintah untuk penghapusan honorer pada 2023.

Dalam hal ini sebut Elyade, seperti apa kejelasa dan mekanisme penghapusan itu belum diketahui. Jika memang pemerintah punya solusi menyelesaikan honorer harusnya sudah bisa dari tahun-tahun sebelumnya.

“Tapi sampai saat ini wacana pemerintah untuk penangkatan PPPK regulasinya ada di pusat. Namun dikembalikan ke daerah untuk membackup anggaran. Tapi Jambi belum bisa merealisasikan itu dengan alasan keterbatasan anggaran,” katanya.
Hal ini sebut Elyade sangat mendiskriminasi. Sikap pihaknya jelas menantang. Dimana sebenarnya pemeirntah harus memberi solusi terhadap para honorer.
“Jika dalam wacana ini ada peralihan ke PPPK, ini yang kita belum tahu mekanismenya,” sebutnya.
Kata Elyade, statemen dari pemerintah pusat terkait honorer ini memang menjadi kegaduhan serta menjadi ketakutan tersendiri para honorer.
“Sikap kita selalu melakukan pendekatan pada pemerintah. Tapi belum ada juga kejelasan,” sebutnya.
Bagaimanapun, para honorer merupakan orang-orang intlektual yang diperkosa secara intlektual juga.
“Kalau tidak ada honorer pasti pemerintahan akan lumpuh. Artinya honorer ini sangat dibutuhkan. Tapi kesejahteraannya sangat-sangat termarginalkan,” ungkapnya.
Kata Elyade, pihaknya pasti akan melawan, andaikan aturan pemerintah ini tidak berpihak pada honorer.

“Perlawanan kita otomatis secara institusi, secara organisasi. Kita sekarang masih merapatkan barisan dengan teman-teman honorer,” ungkapnya.
Sementara Walikota Jambi Syarif Fasha menyikapi hal tersebut mengatakan dengan lantang, bahwa secara pribadi Ia mengaku kurang sepaham dengan rencana pemerintah pusat. Apalagi mengingat, sejauh ini penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat mimim.
“ASN yang pensiun tiap tahun. Kami masih membutuhkan honorer. Jumlah perekrutan PNS yang ada tidak seimbang dengan kebutuhan yang ada,” katanya.
Fasha berharap, kedepan pemerintah pusat bisa langsung mengangkat tenaga honorer yang ada untuk menjadi ASN.
“Saya mengusulkan bagaiamana honorer ini diangkat saja langsung. Persyaratannya sudah mengabdi sekian tahun, tanpa tes. Karena nanti kalau tes dengan yang baru lulus kuliah, bisa kalah,” katanya.
Pada beberapa tahun lalu, Fasha telah mengeluarkan surat rekomendasi dengan nomor 800/1274/VIII/2020 yang ditujukan kepada Presiden RI, Joko Widodo, perihal dukungan penyampaian aspirasi terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori (GTKHNK) 35+ Kota Jambi.

Fasha mengatakan, surat itu dikeluarkan menimbang hasil pertemuan para honorer dengan Presiden RI beberapa waktu lalu. Atas itu, para guru honorer merespon dengan salah satu persyaratan adalah adanya dukungan kepala daerah.
“Alhamdulillah kita Kota Jambi selalu merespon yang pertama untuk hal itu. Terkait honorer di kependidikan maupun non pendidikan,” katanya. (hfz)

Sumber: