Senggol Presiden Jokowi, Ratu Entok: Bapak Suka Dibully, Nanti Salah Bully Malah Ciduk Orang

JAKARTA - Sejumlah kebijakan yang diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini menuai banyak kritikan akibat pro dan kontra. Salah satu di antaranya seperti yang diungkapkan selebgram Ratu Entok baru-baru ini.

Ratu Entok menyindir dengan menyebut semakin lama, Indonesia sudah seperti negara dongeng dan ketoprak humor. Hal tersebut disampaikan Ratu Entok di akun TikTok pribadinya (@ratuentokglowskincare), Selasa (22/2) lalu.

Ratu Entok juga menyoroti adanya kasus minyak goreng yang langka dan dugaan chemtrail yang disebarkan di sejumlah daerah di Indonesia.

Selain itu, pemerintah yang memutuskan untuk menggunakan BPJS sebagai syarat SIM hingga umrah juga dikritik Ratu Entok.

\"Kita sudah berdangdut ria dengan keadaan-keadaan seperti ini, tidak sudah-sudahnya bersama minyak goreng, bersama pesawat-pesawat yang mengeluarkan asap sehingga tenggorokan Ratu Entok jadi enggak endul saat ini, udah kayak Doraemon suara saya pak,\" papar pemilik nama asli Irfan Satria Putra itu.

Lebih lanjut, Ratu Entok menegaskan bahwa dirinya tidak mau menggunakan BPJS karena biaya hidupnya sudah dapat dicukupi dengan sangat mahal.

\"Dan jujur pak saya enggak mau pakai BPJS, prudential saya seharga Rp25 juta satu tahun pak, karena pak, karena di negara ini pakai BPJS sudah pasti imagenya orang miskin, belum lagi oknum terkait yang meremehkan kita sampai terjadi kematian,\" tutur Ratu Entok.

Maka dari itu Ratu Entok memberi saran agar Presiden Jokowi tidak lagi membuat kebijakan konyol agar tidak dibully oleh banyak pihak.

Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang dikeluarkan pada 6 Januari 2022 itu meminta, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyempurnakan regulasi untuk pemohon SIM, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) menyertakan syarat kartu BPJS Kesehatan.

\"Untuk memastikan pemohon SIM, STNK, dan SKCK adalah Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),\" tulis Inpres tersebut dikutip Senin 21 Februari 2022.

Selain itu, Inpres tersebut juga meminta Menteri Agama untuk menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat bagi calon jamaah Umrah dan Haji.

Sumber: