Dunia Internasional Bekukan Aset Presiden Putin dan Menterinya

 JAKARTA— Aset Presiden Rusia Vladimir Putin, Menlu Sergei Lavrov, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu, dan Kepala Staf Jenderal Valery Gerasimov, dibekukan dunia internasional.

Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa sanksi ekonomi akan ditargetkan langsung terhadap Putin, Menlu Sergei Lavrov, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu, dan Kepala Staf Jenderal Valery Gerasimov.

“Kami bersatu dengan sekutu dan mitra internasional dalam memastikan Rusia membayar harga ekonomi dan diplomatik atas invasi lebih lanjut ke Ukraina,” tegas Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP dan Reuters, Sabtu (26/2/2022),.

“Jika diperlukan, kami siap untuk memberikan kerugian yang lebih besar terhadap Rusia atas perilakunya yang mengerikan di panggung dunia,” katanya lagi.

 

Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, menambahkan bahwa larangan perjalanan ke luar negeri juga termasuk ke dalam sanksi yang dijatuhkan untuk Putin dan jajaran pemerintahannya.

Tidak hanya itu, menurut Psaki, Departemen Keuangan AS juga menjatuhkan ‘sanksi pemblokiran penuh’ terhadap Dana Investasi Langsung yang dikelola pemerintah Rusia.

Dana Investasi Langsung merupakan entitas keuangan Rusia yang berfungsi sebagai dana kekayaan negara yang dirancang untuk menarik modal ke sektor-sektor dengan pertumbuhan tinggi.

Inggris juga mengumumkan sanksi terbaru yang menargetkan langsung Presiden Putin dan Menlu Lavrov.

Pemerintah Inggris sudah memerintahkan semua aset milik Putin dan Lavrov yang ada di wilayahnya untuk dibekukan.

Kemudian pesawat-pesawat milik konglomerat Rusia yang dekat dengan pemerintahan Rusia, juga dilarang mengudara di wilayah udara Inggris.

Diketahui bahwa Inggris menjadi tujuan favorit dari para konglomerat Rusia dan keluarga mereka.

Di Brussels, Uni Eropa juga mengumumkan paket sanksi terbaru untuk Rusia.

Uni Eropa memasukkan Putin dan Lavrov ke dalam daftar pejabat Rusia yang dijatuhi sanksi ekonomi terkait invasi Rusia ke Ukraina.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menyatakan langkah ini disepakati dalam rapat para Menteri Luar Negeri Uni Eropa di Brussels.

Sumber: