Kemungkinan Awal Puasa Pemerintah dan Muhammadiyah Berpotensi Berbeda, MUI: Perbedaan Itu Sunnatullah

JAKARTA - Kemungkinan perbedaan penetapan awal Ramadan 1443 H di tahun ini ditanggapi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perbedaan penetapan awal puasa tahun ini kemungkinan terjadi antara pemerintah dan Muhammadiyah.

Menyikapi kemungkinan itu, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan mengajak semua pihak untuk saling menghormati. Menurutnya, perbedaan merupakan suatu keniscayaan.

\"Perbedaan itu sunnatullah, suatu keniscayaan. Wong kita juga berbeda-beda. Jangan timbul sikap melecehkan, mengejek, apalagi fitnah,\" ujar Amirsyah pada diskusi daring FMB9 yang diikuti dari Jakarta, Senin (28/3)

Menurut Amirsyah, perbedaan kemungkinan terjadi karena ada beberapa metode yang digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriah. Ada yang memakai metode hisab atau penghitungan secara astronomis posisi bulan dan ada yang mengguunakan metode rukyat atau pengamatan visibilitas hilal.

Namun, kata dia, kedua metode tersebut sebenarnya satu kesatuan, karena baik hisab maupun rukyat saling mengonfirmasi dalam menentukan awal bulan Hijriah.

\"Mengapa terjadi perbedaan? Karena ada perbedaan sudut pandang melihat,\" bebernya

\"Maksud melihat itu sebenarnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan hanya dengan kepala langsung tetapi menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kajian ilmiah,\" jelasnya lagi.

Dia kemudian mengajak umat muslim saling tenggang rasa, toleran dan saling menghormati. Sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan 1 Ramadhan 1443 Hijriah jatuh, Sabtu (2/4) mendatang.

Hal tersebut berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Sementara 1 Syawal 1443 Hijriah akan jatuh, Senin (2/5) nanti.

Pada Sabtu 29 Ramadhan atau 30 April 2022, ijtimak jelang Syawal 1443 Hijriah belum terlihat. Anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriah Indonesia Kementerian Agama, Thomas Djamaluddin mengatakan awal Ramadhan dan Idul Fitri 1443 Hijriah/2022 Masehi berpotensi berbeda antara Muhammadiyah dengan pemerintah.

Perbedaan itu karena adanya pedoman baru dari kesepakatan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) yang ditetapkan pada 2021.

Sumber: