DISWAY: Harus 400 T

Presiden Jokowi juga sudah setuju diluncurkannya \'\'Kartu Kredit Pemerintah\'\' –yang dikeluarkan oleh bank-bank BUMN. Seorang pejabat di Pemda akan memegang kartu kredit itu. Agar pembayaran dari pemerintah bisa pakai kartu kredit khusus itu. Tidak pakai prosedur panjang nan lama.

Dengan sistem Kartu Kredit Pemerintah itu, UMKM akan sangat terbantu. Modal UMKM yang kecil tidak termakan oleh lamanya menunggu pembayaran dari pemerintah.

Begitu barang Anda dibeli, dikirim dan cocok, maka pemegang kartu kredit pemerintah itu langsung menggesekkan kartu kreditnya. Anda pun menerima pembayaran tanpa khawatir ada potongan apa pun.

Transaksi di dunia swasta sudah begitu mudah dan terbukanya: lewat marketplace. Pemerintahan Jokowi akan bergerak cepat untuk tidak ketinggalan.

Kalau akhir Mei nanti belanja produk dalam negeri benar-benar bisa mencapai Rp 400 triliun saya  angkat jempol tinggi-tinggi:  ekonomi dalam negeri pasti ikut bergerak. Bayangkan berapa ratus triliun belanja itu sampai akhir tahun nanti.

Harusnya, dengan kebijakan baru ini, produksi dalam negeri siap-siap berpesta: baru kali ini dibela begitu nyata. (*)

 

Komentar Pilihan Disway*

Edisi 30/3: Dokter Sumpah

 

KenAlog

Bagi dokter lama, untuk membuat STR harus lolos re-sertifikasi, yg salah satu syaratnya lolos jumlah SKP utk P2KB. P2KB yg verifikasi IDI. Jadi baik STR maupun SIP, sama2 harus ada IDI. Sebenarnya sudah ada kajian resmi dari Satgas IAHF Kemenkes tahun 2018 bahwa metode IAHF (Intra-Arterial Heparin Flushing = DSA = Brain Wash) untuk tujuan TERAPI, HARUS dihentikan di seluruh Indonesia karena belum ada bukti ilmiah yang sahih tentang keamanan dan manfaat IAHF.

 

Ucup

Sumber: