Ekspor CPO Dilarang, Jokowi Dianggap Ketar-ketir Kepercayaan Publik Kian Berkurang

JAKARTA - Merespons proses hukum yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng (migor) dan crude palm oil (CPO).

Kebijakan Jokowi itupun diprediksi bakal mengurangi pendapatan negara dari segi ekspor. Itulah sebabnya, mantan pejabat negara hingga ekonom pun langsung mengkritisi kebijakan tersebut.

Hanya saja dari segi politik kebijakan, menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, kemampuan dan kendali kepemimpinan Jokowi dipertanyakan.

Alasannya, Jerry melihat kebijakan yang dikeluarkan dan diumumkan Jokowi ke publik kerap dilakukan secara tiba-tiba. Contohnya soal kepastian penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang baru dipertegas Jokowi sehari sebelum demo besar-besaran mahasiswa dilakukan.

\"Termasuk soal minyak goreng ini. Saya kira Jokowi mulai ketar-ketir dan mulai merasakan kepercayaan publik semakin kurang,\" ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (23/4).  

Sejauh ini, Jerry menilai setiap kebijakan Jokowi dalam merespons masalah yang muncul adalah siasat jitu yang dimilikinya. \"Alih-alih merespons secara cepat, justru hitung-hitungan dan cara-cara yang digunakan tidak cukup bijak,\" demikian Jerry.

Kejaksaan Agung kini sudah menetapkan 4 orang tersangka terkait kasus ekspor migor yang diduga sebagai satu penyebab kelangkaan dan kenaikan harga migor.  

Mereka adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT.

Tindak lanjut dari penangkapan 4 orang tersebut, Kejagung membuka kemungkinan akan memeriksa pihak lainnya yang terkait dengan kasus ekspor CPO ini. Menariknya, ada dua nama yang merupakan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo masuk ke dalam daftar.

Mereka ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep.

Terkait pemeriksaan Luhut, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor memiliki relasi bisnis dengan Toba Sejahtera Grup. Relasi bisnis dengan Wilmar Plantations.

 

Sumber: