DISWAY: Nasib BLT

 

Jokosp Sp

Menterinya orang partai Mas Rizky. Ketika masuk birokrasi dengan banyaknya aturan yang tidak sederhana jadi mempersulit kinerjanya. Tidak lincah lagi biarpun mereka eks orang profesional tadinya. Kepentingan politik lebih banyak bermain. Ditambah harus mengikuti pemimpin puncak partainya, harus setor rutin ke partainya. Belum harus mengembalikan uang saat pemilihan jadi anggota partai.

 

Rizky Dwinanto

Negara kok ribet amat ya? Katanya menteri-menteri itu orang pintar, tapi membuat kebijakan yang sederhana saja seperti gak bisa. Tinggal membuat aturan kenaikan pajak ekspor sekian persen jika harga CPO sekian. Jika harga CPO turun pajak turun. Lalu tambahan pendapatan pajak dipakai untuk subsidi minyak goreng seperti di Malaysia. Begini apa susahnya?

 

Fauzan Samsuri

Saya setuju dengan komentar sebelum saya, kalau ada negara lain punya sistem yang lebih baik mengapa kita tidak menirunya, toh meniru itu tidak berdosa apalagi meniru dalam hal kebaikan, dan selama ini saya kira (semoga saya salah) kita lebih banyak meniru dari pada menggunakan konsep yang murni berasal dari bangsa sendiri. Dalam hal tiru-meniru mungkin kita bisa belajar dari Tiongkok, dari negara yang dikenal tukang meniru, kini dunia meniru Tiongkok. Mungkin kalau Indonesia mau meniru, sampai waktunya kita juga ditiru oleh dunia, bukankah dunia ini memang saling tiru-meniru bukan?

 

DeniK

Sudah di putuskan . Yang dilarang ekspor adalah pelepah sawit . Selamat menikmati cuti bersama.

 

Johannes Kitono

Asosiasi pasti kaget ketika Presiden umumkan moratorium ekspor Migor dan bahan bakunya. Dan sebagai pengusaha mereka juga sdh prediksi. Ini aturan tidak lama hanya shock terapi dan sementara saja. Seharusnya mereka juga harus belajar empati. Tujuan moratorium ini hanya untuk menurunkan harga Migor ke tingkat yang wajar. Misalnya, RM.6,/2 liter ( Rp.21 rb ) seperti di Malaysia. Negara jiran yang juga penghasil sawit besar di dunia. Asosiasi Sawit hanya diminta mengurangi sedikit windfall profitnya ( baca lagi profitnya ! ) untuk turunkan harga migor. Dan kalau begitu saja tidak mau. Now, wajarlah para menteri terkait dikabinet sibuk menyiapkan draft dan SK Presiden yang mulai berlaku 28 April 2022. Harga minyak goreng di Indonesia harus dan pasti turun. Dan ini bukan April Mop !

Sumber: