Dikritik! Beasiswa S3 Pemprov Jambi Dinilai Tidak Adil Lebih Pro Penerima Kampus Negeri

 

Ia menekankan bahwa bantuan Pemprov seharusnya berperan sebagai bantuan belajar, bukan sekadar beasiswa prestisius. Artinya, fungsi utamanya adalah memperluas kesempatan bagi kelompok yang belum mampu mengakses pendanaan studi lanjut.

 

Kritik terhadap Pemprov Jambi bukan hanya soal angka kuota, tetapi menyangkut desain kebijakan yang tidak memihak pemerataan. Di berbagai daerah lain, pembagian kuota penerima beasiswa daerah sudah lebih inklusif dengan porsi signifikan bagi PTS.

 

Jika Pemprov Jambi ingin memperkuat ekosistem pendidikan tinggi secara menyeluruh, langkah pertama adalah memastikan bahwa penerima yang berkuliah di kampus swasta mendapatkan porsi yang layak.

 

“Kuliah di kampus negeri sudah punya banyak pintu beasiswa. Justru provinsi harus mengisi celah pendanaan untuk mereka yang kuliah di kampus swasta. Itulah makna keadilan dalam pendidikan,” tegas Noviardi.

 

Ia berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan beasiswa S3 ini agar lebih objektif, proporsional, dan berorientasi pada penguatan SDM daerah secara menyeluruh.

 

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi meluncurkan program Pro Jambi Cerdas untuk tahun 2025. Program ini menjadi pilar strategis yang mencakup bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu dan siswa berprestasi untuk jenjang S1, S2, dan S3. PRO-JAMBI CERDAS adalah langkah berani untuk menciptakan masyarakat Jambi yang cerdas, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan global.

 

Dikutip dari Jamberita, Watni selaku Pejabat Fungsional Madya Pelayanan Dasar Biro Kesra Setda Provinsi Jambi, Senin (04/08/2025) menyampaikan bahwa Beasiswa Pro Jambi Cerdas tahun ini senilai Rp. 7,7 milyar yang diperuntukkan bagi 454 orang mulai dari jenjang S1 kategori kurang mampu/miskin sebanyak 210 orang, beasiswa S1 untuk prestasi 90 orang, untuk S2 kategori umum 52 orang, dan untuk S3 Dosen dan S3 umum sebanyak 102 orang. ***

Sumber: