DISWAY BARU

Pemkab Merangin Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Tindak Lanjut MCSP KPK

Pemkab Merangin Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Tindak Lanjut MCSP KPK

Pemkab Merangin Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Tindak Lanjut MCSP KPK--

Pemkab Merangin Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Tindak Lanjut MCSP KPK

BANGKO, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Tindak Lanjut Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (10/11) sore, bertempat di Rumah Dinas Bupati Merangin.

Pertemuan ini diselenggarakan sebagai respons proaktif terhadap hasil penilaian KPK di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

BACA JUGA:Pemkab Bungo Percepat Pendataan Aset dan Lahan Koperasi Merah Putih

MCSP KPK adalah instrumen strategis yang dirancang untuk mengukur, memantau, mengendalikan, dan mengawasi upaya pencegahan korupsi serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.

BACA JUGA:Seleksi JPT di Batang Hari, 30 Orang Pejabat Bertarung

"Sejak awal menjabat, saya telah dihadapkan pada tantangan MCSP dan KPK telah memberikan penekanan serius. Upaya ini tidak bisa hanya menjadi beban Inspektorat, melainkan membutuhkan sinergi dan dukungan penuh dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam faktor-faktor pendukung penilaian," ujar Bupati M. Syukur mengawali penyampaiannya.

BACA JUGA:Guru SD di Kota Jambi Jadi Korban Curanmor Saat Mengajar, Pelaku Diringkus di Rumahnya

Bupati meminta Inspektorat, yang kini diperkuat dengan wajah baru, untuk bekerja secara profesional dan menjalin komunikasi intensif dengan seluruh OPD, termasuk Bappeda, Badan Anggaran, serta unit-unit terkait PA Sibas dan PPJ. Hal ini mencakup fokus khusus pada pelayanan publik di Dinas Kesehatan dan rumah sakit.

BACA JUGA:Bupati Anwar Sadat Hadiri Haul Ke-5 Abah Guru Abdullah, Momentum Teladani Perjuangan Ulama

"Semangat kita sekarang adalah pembaruan dan perjuangan menuju Merangin Baru," tegasnya.

Bupati juga meminta kepada Seluruh OPD untuk melakukan Pakta Integritas dan menuntaskan tanggung jawab pengunggahan data yang tersisa dalam waktu satu setengah bulan ke depan.

Bupati menyoroti beberapa data yang memerlukan perbaikan, seperti dalam bidang perencanaan dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

BACA JUGA:Semarak HUT Nasdem Ke-14, DPD Nasdem Sarolangun Gelar Bakti Sosial

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: