Proyek Tol Jambi–Merlung Dilengkapi Dua Simpang Susun, Berikut Lokasinya

Selain itu, pemerintah bersama mitra pendanaan juga menyiapkan program pemulihan mata pencaharian masyarakat terdampak serta membuka ruang komunikasi melalui mekanisme penanganan keluhan dan konsultasi rutin bersama pemerintah desa dan masyarakat.

Sementara itu, dalam arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa seluruh tahapan persiapan harus dilakukan secara matang, sebagaimana pengalaman sukses pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang.

Menurutnya, pendataan lahan dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar proses pembangunan berjalan lancar.

"Kita belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana," ujar Gubernur.

Gubernur juga mengingatkan seluruh pihak agar mengantisipasi potensi persoalan yang dapat menghambat proses pengadaan tanah, termasuk munculnya klaim lahan yang tidak sesuai ketentuan.

Ia meminta tim yang telah dibentuk bekerja secara profesional, transparan, dan berlandaskan aturan yang berlaku.

BACA JUGA:Usai Diperiksa 10 Jam, Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Resmi Ditahan di Rutan KPK

Menurut Al Haris, pembangunan jalan tol merupakan kebutuhan masyarakat karena akan meningkatkan konektivitas, mempercepat mobilitas, mengurangi kemacetan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilalui.

Ia juga menekankan bahwa proses pengadaan tanah harus mengedepankan prinsip keadilan.

Menurutnya, masyarakat yang lahannya terdampak akan memperoleh kompensasi yang layak sesuai hasil penilaian independen.

"Kita ingin seluruh proses berjalan baik. Yang dilakukan bukan sekadar ganti rugi, tetapi memberikan nilai yang adil sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan ini," tegasnya.

Gubernur meminta pemerintah kabupaten yang wilayahnya dilintasi jalan tol segera memetakan desa-desa terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, serta data masyarakat yang akan menjadi dasar percepatan proses pengadaan tanah.

Selain itu, Al Haris menginstruksikan seluruh tim untuk memperkuat koordinasi lintas instansi sehingga seluruh perizinan, penyelesaian kawasan hutan, hingga proses administrasi dapat diselesaikan tepat waktu.(*)

Sumber: