Tahun 2026, APBD Pemprov Jambi Turun Rp 1 T

Sementara itu menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata berpandangan agar Pemprov akukan upaya untuk membuat kondisi fiskal tetap baik.

"Hal itu seperti memaksimalkan seluruh  potensi pendapatan, OPD-OPD berinovasi, hilirisasi," ujarnya.

Potensi pendapatan bisa seperti PI 10 persen atau bagi deviden pengelolaan migas. Selain itu, menurut Ivan harus dipastikan juga program Inpres bidang Sumber Daya Air, Ketahanan Pangan hingga hasil sumber daya alam harus dioptimalkan masuk ke Jambi dengan lobby-lobby pusat.

Ivan tak memungkiri dengan angka Rp3,6 Triliun tak ideal untuk fiskal Pemprov Jambi. Dimana untuk porsi 40 persen dari itu saja sudah habis untuk gaji pegawai.

BACA JUGA:Update Harga BBM Selasa 15 Juli 2025, Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo, dan BP Stabil Menjadi Segini di SPBU

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi Ansori (AFA) menyatakan penurunan pendapatan  sampai saat ini belum  dilakukan pembahasan dalam rapat banggar dan TAPD. Namun antisipasinya secara umum, ia berharap pemerintah daerah  dalam menyusun arah kebijakan harus fokus. Maksudnya, benar-benar memenuhi prioritas  belanja standar pelayanan minimal (SPM) dan mandatory  spending  yakni belanja bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur  dan sektor  ekonomi.

"Kita ikut prihatin dengan penurunan APBD maka pemerintah harus melakukan efisiensi belanja, sehingga  goverment spending  diprioritaskan   pada belanja yg  benar-benar utk memenuhi  standar pelayanan minimal dan belanja wajib mengikat. Sehingga  pemerintah mau tidak mau melajukan efiaiensi belanja  atau  mengencangkan ikat pinggang," sebut Ahmad Fauzi yang juga anggota Badan Anggaran DPRD ini.

Lalu AFA menyarankan  agar pemerintah   melakukan optimalisasi potensi  pendapatan daerah, dengan menggali potensi penerimaan baru. 

Mantan Kepala Bappeda Provinsi Jambi ini tak memungkiri jumlah Rp3,6  T APBD tak ideal untuk Pemprov. Jika dianalisis belanja pegawai saja sudah Rp2,1 Triliun, sehingga tersisa  Rp1,5 Triliun yang  akan didistribusikan untuk pemenuhan belanja program yang sudah tertuang  dalam  RPJMD.

Di samping itu, upaya percepatan untuk mendapatkan PI 10 persen menjadi sesuatu yang penting dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah  guna membiayai belanja daerah. Meskipun disadari  urusan untuk memperoleh PI 10 persen ini bukan pekerjaan yang mudah. 

"Butuh kerja  yang ekstra  dan dewan berharap dengan terpilihnya gubernur Jambi   sebagai ketua Asosiasi Daerah Penghasil  Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) akan dapat mempercepat realisasi penerimaan tersebut,"ujar  sekretaris komisi 3 DPRD Provinsi Jambi  ini. (*)

Sumber: