Johansyah Ditunjuk Sebagai Plt Dirut, Jabatan Komisaris dan Dirut PT JII Segera Dilelang

Johansyah Ditunjuk Sebagai Plt Dirut, Jabatan Komisaris dan Dirut PT JII Segera Dilelang

Gubernur Al Haris--

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Provinsi Jambi memutuskan akan segera melelang jabatan Komisaris dan Direktur Utama (Dirut) PT Jambi Indoguna Internasional (JII) menyusul pengunduran diri Mudasir sebagai Dirut.  Jambi tourism

Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang digelar pekan ini. Untuk sementara, posisi Dirut dijabat oleh Johansyah, Asisten II Setda Provinsi Jambi, sebagai pelaksana tugas. 

Gubernur Jambi Al Haris menyatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya restrukturisasi manajemen BUMD milik Pemprov Jambi tersebut, sesuai arahan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

BACA JUGA:Akhir Pekan! Harga BBM Se Indonesia Kembali Turun, Berikut Harga Baru BBM Berlaku Sabtu 24 Mei 2025

“RUPS memutuskan jabatan Komisaris dan Direksi akan dilelang. Ini juga sesuai dengan arahan Irjen Kemendagri agar BUMD dibenahi sebelum mengelola Participating Interest (PI) sektor migas,” kata Haris, Jumat (23/5).

"RUPS JII itu karena hasil pemeriksaan Irjen (Kemendagri) meminta agar direksi JII itu diganti," sebut Haris kepada Jambi Ekspres.

BACA JUGA:Jumat, Ternyata BBM Pertalite Turun Lagi, Harganya Bukan Rp 10.000 Per Liter, Saat Ini Jadi Segini

Haris mengakui semua jabatan di BUMD mulai dari Direktur Utama kebawah akan dievaluasi.

Haris mengakui salah satu tujuannya ini juga untuk percepatan Participating Interest (PI). Namun diluar itu, banyak kinerja BUMD yang tak berprogres selama beberapa tahun ini.

Ia menyebut, selama empat tahun terakhir JII tidak menunjukkan progres bisnis yang signifikan. Pendapatan BUMD ini hanya bersumber dari layanan city gas (jargas), tanpa ada pengembangan usaha baru.

BACA JUGA:8 Daerah Ini Tidak Tersentuh Tol Jambi tapi Punya Bandara dan Pelabuhan

“Selama ini tidak ada kontrak kerja baru, tidak ada penghasilan tambahan. Kalau hanya meneruskan jargas yang sudah ada sejak lama, sama saja tidak bekerja,” ujarnya.

Haris menekankan bahwa BUMD dibentuk untuk menghasilkan keuntungan bagi daerah. Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi dinilai penting demi optimalisasi kinerja perusahaan ke depan.

“Tujuannya adalah perbaikan total. Kalau tidak ada hasil yang diberikan, jabatan harus dievaluasi,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: