Datuk Rio di Bungo Ancam Demo ke Kantor Gubernur Jika Dana BKBK tak Diselesaikan

MUARABUNGO, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Perwakilan Datuk Rio se Kabupaten Bungo menggelar pertemuan untuk membahas keterlambatan pencairan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) tahun anggaran 2024 dari Pemprov Jambi.

BACA JUGA:Layanan Apostille&Kekayaan Intelektual,Wujud Nyata Komitmen Kanwil Kemenkum Jambi Tingkatkan Pelayanan Publik

Dalam pertemuan tersebut, para Datuk Rio dan Ketua BPD menyampaikan rasa kecewa karena hingga saat ini dana BKBK untuk Kabupaten Bungo tahun 2024 belum juga dicairkan 100 persen.

BACA JUGA:Dua Komunitas Tampilkan Mini Konser Musikalisasi Puisi, Prolog, dan Raungan

"Alhamdulillah, hari ini kita menemui kesepakatan bersama antara Ketua BPD, Datuk Rio, dan perwakilan kecamatan masing-masing. Kita tunggu dana BKBK sampai tanggal 30 Oktober," tegas Afrizal, selaku koordinator pertemuan tersebut, Senin (20/10/2025). 

"Kalau tidak cair sampai akhir bulan ini, kami akan turun Demo ke DPRD Kabupaten Bungo,” tambah Afrizal didampingi sejumlah datuk rio.

Pihaknya juga meminta dukungan penuh kepada anggota DPRD Kabupaten Bungo agar ikut menagih janji Gubernur Jambi terkait pembayaran dana tunda bayar BKBK tahun 2024 itu.

“Kami mohon kepada Bapak-bapak dewan yang terhormat, wakil kami di DPRD Bungo, bantu kami menagih janji Pak Gubernur. Kalau sampai akhir Oktober belum juga cair, kami akan demo ke DPRD dan Kantor Gubernur Jambi,” lanjutnya.

Dalam forum tersebut, seluruh peserta sepakat untuk segera melayangkan surat pemberitahuan aksi ke Polres Bungo dan Polda Jambi sebagai langkah awal persiapan demonstrasi damai.

“Kami sudah sepakat, kalau dana tidak cair akhir bulan ini, kami akan turun ke jalan. Ini hak kami, dana BKBK sebesar Rp70 juta per desa belum dibayarkan,” pungkas Afrizal disambut seruan setuju dari para peserta rapat.

Sementara itu, Murdani, salah satu perwakilan BPD Kabupaten Bungo, juga menegaskan hal yang sama.

“Kami meminta kepada Gubernur Jambi agar dana BKBK untuk Kabupaten Bungo segera dicairkan sebesar Rp70 juta per desa. Jika tidak dicairkan sampai akhir bulan Oktober ini, kami akan demo di DPRD Bungo dan Kantor Gubernur Jambi,” ujarnya singkat.(aes)

Sumber: